Kompolnas mengakui penanganan kasus Firli Bahuri tidak mudah
Selasa, 12 November 2024 0:33 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI Jenderal Pol. Purn. Budi Gunawan jumpa pers selepas rapat konsolidasi Kompolnas periode 2024–2028 di Kantor Kemenko Polkam RI, Jakarta, Senin (11/11/2024). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) RI Jenderal Pol. (Purn.) Budi Gunawan mengakui kasus hukum yang menjerat mantan ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka tidak mudah.
“Kita sangat mengedepankan pada aspek pembuktian, dan itu memang kita tahu tidak mudah, dan kita tunggu saja perkembangannya ke depan, akan kami sampaikan setelah terbuka,” kata Budi Gunawan di Jakarta, Senin, menjawab pertanyaan mengenai kasus Firli Bahuri yang mandek selama kurang lebih setahun.
Dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Polkam RI, Jakarta, Ketua Kompolnas RI sekaligus Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan yakin Polri saat ini bekerja keras mengusut kasus hukum yang menyeret Firli sebagai tersangka.
“Tentu Polri punya alat-alat bukti yang harapannya alat-alat bukti itu terkait dengan pasal-pasal yang dipersangkakan. Kami menunggu perkembangannya seperti apa, apalagi ini Kompolnas (keanggotaan, red.) baru, dan kami akan mengikuti dinamika perkembangannya seperti apa,” kata Budi Gunawan.
Budi Gunawan, yang dilantik sebagai Menko Polkam pada 21 Oktober 2024 oleh Presiden Prabowo Subianto, lanjut ditetapkan sebagai Ketua Kompolnas RI Periode 2024–2028 oleh Presiden RI pada 5 November 2024 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 80/M/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional.
Dalam keanggotaan baru Kompolnas itu, Presiden juga menetapkan anggota Kompolnas periode 2024–2028, antara lain Irjen Pol. Purn. Arief Wicaksono Sudiutomo, Irjen Pol. Purn. Ida Oetari Poernamasasih, Supardi Hamid, Gufron, Muhammad Choirul Anam, dan Yusuf.
Terkait kasus Firli, ada dua berkas laporan yang ditangani oleh Polda Metro Jaya, yaitu satu laporan polisi yang merujuk pada Pasal 12e atau Pasal 12b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) atau Pasal 11 juncto Pasal 65 KUHP, kemudian satu berkas lainnya merujuk pada Pasal 36 UU KPK.
“Saat ini semua ber-progress dan progress baik, tidak ada hambatan atau kendala dalam penyidikan penanganan perkara,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol. Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan saat ditemui di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada 13 Agustus 2024.
Dia menjamin kasus itu ditangani secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kompolnas akui penanganan kasus Firli Bahuri tak mudah
“Kita sangat mengedepankan pada aspek pembuktian, dan itu memang kita tahu tidak mudah, dan kita tunggu saja perkembangannya ke depan, akan kami sampaikan setelah terbuka,” kata Budi Gunawan di Jakarta, Senin, menjawab pertanyaan mengenai kasus Firli Bahuri yang mandek selama kurang lebih setahun.
Dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Polkam RI, Jakarta, Ketua Kompolnas RI sekaligus Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan yakin Polri saat ini bekerja keras mengusut kasus hukum yang menyeret Firli sebagai tersangka.
“Tentu Polri punya alat-alat bukti yang harapannya alat-alat bukti itu terkait dengan pasal-pasal yang dipersangkakan. Kami menunggu perkembangannya seperti apa, apalagi ini Kompolnas (keanggotaan, red.) baru, dan kami akan mengikuti dinamika perkembangannya seperti apa,” kata Budi Gunawan.
Budi Gunawan, yang dilantik sebagai Menko Polkam pada 21 Oktober 2024 oleh Presiden Prabowo Subianto, lanjut ditetapkan sebagai Ketua Kompolnas RI Periode 2024–2028 oleh Presiden RI pada 5 November 2024 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 80/M/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional.
Dalam keanggotaan baru Kompolnas itu, Presiden juga menetapkan anggota Kompolnas periode 2024–2028, antara lain Irjen Pol. Purn. Arief Wicaksono Sudiutomo, Irjen Pol. Purn. Ida Oetari Poernamasasih, Supardi Hamid, Gufron, Muhammad Choirul Anam, dan Yusuf.
Terkait kasus Firli, ada dua berkas laporan yang ditangani oleh Polda Metro Jaya, yaitu satu laporan polisi yang merujuk pada Pasal 12e atau Pasal 12b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) atau Pasal 11 juncto Pasal 65 KUHP, kemudian satu berkas lainnya merujuk pada Pasal 36 UU KPK.
“Saat ini semua ber-progress dan progress baik, tidak ada hambatan atau kendala dalam penyidikan penanganan perkara,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol. Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan saat ditemui di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada 13 Agustus 2024.
Dia menjamin kasus itu ditangani secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kompolnas akui penanganan kasus Firli Bahuri tak mudah
Pewarta : Genta Tenri Mawangi
Editor : Anwar Maga
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Firli Bahuri bakal dijemput paksa jika kembali mangkir dari panggilan
31 December 2024 20:05 WIB, 2024
Hakim PN Jaksel menolak gugatan praperadilan terkait kasus Firli Bahuri
18 December 2024 13:21 WIB, 2024
Polisi memastikan tidak akan jadikan Firli Bahuri tersangka seumur hidup
21 August 2024 16:00 WIB, 2024
Imigrasi : Dalam kasus seperti Firli Bahuri, paspor bersangkutan ditarik
16 July 2024 15:41 WIB, 2024
Pengacara: Kita ikuti prosesnya terkait perpanjangan pencekalan Firli Bahuri
01 July 2024 11:19 WIB, 2024
Saksi mahkota: Ada arahan SYL untuk menyerahkan Rp800 juta kepada Firli Bahuri
19 June 2024 15:39 WIB, 2024