Mamuju (ANTARA) - Membangun desa digital di Sulawesi Barat merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemanfaatan teknologi digital diharapkan akan memberikan akses yang lebih luas ke berbagai layanan dan peluang yang dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat.
Mewujudkan desa digital merupakan program Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Pelayanan digital atau pelayanan secara online adalah sebuah kebutuhan pembangunan untuk mempercepat, mempermudah, pelayanan pemerintahan desa agar berlangsung efektif dan efisien.
"Desa digital adalah bentuk transformasi pelayanan publik pada setiap level pemerintahan, dan sebagai inovasi untuk mencapai efisiensi dan efektifitas, yang akan bergerak cepat, hemat biaya dan waktu, sehingga akan memajukan pembangunan desa," kata Kepala Dinas Kominfo Sulbar, Mustari Mula.
Untuk mendukung pembangunan desa digital, Pemprov Sulbar telah mempersiapkan peningkatan sumber daya manusia (SDM) melalui bimbingan teknis dan pelatihan. Membangun dan mempersiapkan SDM di desa, diharapkan akan dapat bekerja melaksanakan dan mengoperasikan sistem digital guna mememberikan pelayanan kepada masyarakat,
Pemerintah Sulbar memastikan kesiapan SDM di desa dalam rangka digitalisasi. Sebab, jika SDM tidak siap maka akan sulit dalam memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi.
Kebanyakan desa gagal membangun desa digital, karena tidak mempersiapkan SDM. Hal itu menjadi evaluasi pemerintah sehingga pembangunan SDM desa akan didahulukan sebelum membangun desa digital guna pelayanan publik dalam rangka memajukan desa dan juga perekonomian Sulbar
Sulbar memiliki 575 desa. Desa terus diupayakan menjadi desa-desa mandiri, untuk menuju desa digital . Desa digital adalah program pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meminimalkan kesenjangan informasi di pedesaan.
Oleh karena itu, sistem informasi yang dirancang untuk menangani berbagai hal dalam pengurusan desain dan sebagai ruang komunitas digital desa yang merupakan tindak lanjut dari program desa cerdas yang memungkinkan komunitas masyarakat desa untuk berkumpul, berbagi informasi, dan berinteraksi.
Pemprov Sulbar saat ini telah melaksanakan Sekolah Internet Masyarakat Kelompok Informasi Masyarakat ( Senter Kim) pada dua desa, yakni Desa Salutiwo di Kecamatan Bonehau Mamuju dan Desa Karataun Kecamatan Kalumpang, Mamuju.
Dua desa tersebut dijadikan projek percontohan untuk pengembangan desa cerdas guna meningkatkan kualitas layanan publik, ekonomi, dan sosial masyarakat desa melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Desa-desa itu diharapkan akan menjadi desa digital di Sulbar.
Mengatasi blank spot
Masih banyaknya daerah yang mengalami blank spot di Provinsi Sulbar menjadi kendala dalam membangun desa digital untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta membangun ekonomi daerah.
Ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk mengembangkan desa digital di Sulbar, di antaranya peningkatan infrastruktur digital, pelatihan dan peningkatan ketrampilan digital, mengembangkan platform digital yang dapat mempermudah akses masyarakat ke berbagai layanan pemerintah, seperti pengurusan administrasi kependudukan, layanan kesehatan, pendidikan, dan pertanian,
Selain itu, memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan perusahaan teknologi untuk membangun infrastruktur serta menyediakan sumber daya manusia yang terampil dalam bidang digital , maupun pendampingan bagi UMKM di desa untuk bertransformasi secara digital, mulai dari pemasaran hingga sistem manajemen keuangan berbasis aplikasi.
Produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang banyak terdapat dan dikembangkan di berbagai desa di Sulbar selama ini tidak mudah untuk dipromosikan sehingga menjadi penghambat kemajuan sektor rill di daerah ini.
Di Sulbar kini terdapat 77 UMKM yang telah memiliki sertifikasi produk dan siap bersaing dengan pelaku usaha lainnya di tingkat nasional dan internasional.
Sementara jumlah UMKM di Sulbar mencapai 1.711 usaha, yang juga sangat potensial untuk dapat menggerakkan ekonomi ,namun mereka belum beradaptasi dengan teknologi digital dalam mengembangkan usahanya.
Peluang mengembangkan UMKM di Sulbar sangat besar, karena didukung sumber daya alam Sulbar yang melimpah diberbagai sektor seperti sektor kelautan, pertanian, peternakan, energi dan lainnya.
Produk UMKM tersebut saat ini terkendala promosi karena masih terdapat desa yang mengalami blank spot. Blank spot adalah istilah untuk menggambarkan area yang mengalami ketiadaan akses ke layanan informasi dan komunikasi, seperti internet. Fenomena ini biasanya terjadi di daerah terpencil, perbatasan, atau wilayah yang kurang berkembang.
"Kendala membangun UMKM di Sulbar, adalah masih banyaknya daerah yang mengalami blank spot atau masih banyaknya lokasi yang belum mendapatkan jaringan telekomunikasi. Akibatnya, sejumlah pelaku UMKM di Sulbar mengaku kesulitan mempromosikan produk usahanya dengan memanfaatkan media sosial karena darahnya mengalami blank spot," Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UKM (Koperindag dan UKM) Provinsi Sulbar, Muhammad Faizal Thamrin.
Untuk menangani masalah itu, Pemprov Sulbar telah mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) untuk membangun akses telekomunikasi.
Di Sulbar kini telah dibangun sarana telekomunikasi, yakni sebanyak 23 Base Transceiver Station (BTS) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pelayanan publik. Kemenkominfo akan membangun sarana telekomunikasi BTS pada 23 desa di Sulbar yang mengalami blank spot atau belum tersentuh jaringan seluler.
Di Sulbar masih terdapat sebanyak 89 desa dari 575 desa yang mengalami blank spot . Diharapkan nantinya akan diatasi secara keseluruhan melalui bantuan Kemenkominfo secara bertahap.
Penjabat Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin berharap agar pemerintah pusat melalui Kemenkominfo dapat kembali menfasilitasi percepatan pengentasan daerah blank spot, melalui kebijakan pembangunan BTS yang berlokasi di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) di Sulbar pada 2025.
Pemerintah Sulbar sangat berharap seluruh wilayah desa di Sulbar, tidak lagi mengalami blank spot kedepannya dan berharap program pelayanan pemerintah melalui program transformasi digital juga akan terus meningkat dan pembangunan akan semakin menyentuh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.
Dengan pendekatan yang tepat, pembangunan desa digital di Sulbar akan bisa menjadi model bagi daerah lain dalam meningkatkan kualitas hidup melalui teknologi, memperluas akses pendidikan, kesehatan, serta memperkuat ekonomi lokal.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Membangun desa digital di Sulawesi Barat
Mewujudkan desa digital merupakan program Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Pelayanan digital atau pelayanan secara online adalah sebuah kebutuhan pembangunan untuk mempercepat, mempermudah, pelayanan pemerintahan desa agar berlangsung efektif dan efisien.
"Desa digital adalah bentuk transformasi pelayanan publik pada setiap level pemerintahan, dan sebagai inovasi untuk mencapai efisiensi dan efektifitas, yang akan bergerak cepat, hemat biaya dan waktu, sehingga akan memajukan pembangunan desa," kata Kepala Dinas Kominfo Sulbar, Mustari Mula.
Untuk mendukung pembangunan desa digital, Pemprov Sulbar telah mempersiapkan peningkatan sumber daya manusia (SDM) melalui bimbingan teknis dan pelatihan. Membangun dan mempersiapkan SDM di desa, diharapkan akan dapat bekerja melaksanakan dan mengoperasikan sistem digital guna mememberikan pelayanan kepada masyarakat,
Pemerintah Sulbar memastikan kesiapan SDM di desa dalam rangka digitalisasi. Sebab, jika SDM tidak siap maka akan sulit dalam memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi.
Kebanyakan desa gagal membangun desa digital, karena tidak mempersiapkan SDM. Hal itu menjadi evaluasi pemerintah sehingga pembangunan SDM desa akan didahulukan sebelum membangun desa digital guna pelayanan publik dalam rangka memajukan desa dan juga perekonomian Sulbar
Sulbar memiliki 575 desa. Desa terus diupayakan menjadi desa-desa mandiri, untuk menuju desa digital . Desa digital adalah program pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meminimalkan kesenjangan informasi di pedesaan.
Oleh karena itu, sistem informasi yang dirancang untuk menangani berbagai hal dalam pengurusan desain dan sebagai ruang komunitas digital desa yang merupakan tindak lanjut dari program desa cerdas yang memungkinkan komunitas masyarakat desa untuk berkumpul, berbagi informasi, dan berinteraksi.
Pemprov Sulbar saat ini telah melaksanakan Sekolah Internet Masyarakat Kelompok Informasi Masyarakat ( Senter Kim) pada dua desa, yakni Desa Salutiwo di Kecamatan Bonehau Mamuju dan Desa Karataun Kecamatan Kalumpang, Mamuju.
Dua desa tersebut dijadikan projek percontohan untuk pengembangan desa cerdas guna meningkatkan kualitas layanan publik, ekonomi, dan sosial masyarakat desa melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Desa-desa itu diharapkan akan menjadi desa digital di Sulbar.
Mengatasi blank spot
Masih banyaknya daerah yang mengalami blank spot di Provinsi Sulbar menjadi kendala dalam membangun desa digital untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta membangun ekonomi daerah.
Ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk mengembangkan desa digital di Sulbar, di antaranya peningkatan infrastruktur digital, pelatihan dan peningkatan ketrampilan digital, mengembangkan platform digital yang dapat mempermudah akses masyarakat ke berbagai layanan pemerintah, seperti pengurusan administrasi kependudukan, layanan kesehatan, pendidikan, dan pertanian,
Selain itu, memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan perusahaan teknologi untuk membangun infrastruktur serta menyediakan sumber daya manusia yang terampil dalam bidang digital , maupun pendampingan bagi UMKM di desa untuk bertransformasi secara digital, mulai dari pemasaran hingga sistem manajemen keuangan berbasis aplikasi.
Produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang banyak terdapat dan dikembangkan di berbagai desa di Sulbar selama ini tidak mudah untuk dipromosikan sehingga menjadi penghambat kemajuan sektor rill di daerah ini.
Di Sulbar kini terdapat 77 UMKM yang telah memiliki sertifikasi produk dan siap bersaing dengan pelaku usaha lainnya di tingkat nasional dan internasional.
Sementara jumlah UMKM di Sulbar mencapai 1.711 usaha, yang juga sangat potensial untuk dapat menggerakkan ekonomi ,namun mereka belum beradaptasi dengan teknologi digital dalam mengembangkan usahanya.
Peluang mengembangkan UMKM di Sulbar sangat besar, karena didukung sumber daya alam Sulbar yang melimpah diberbagai sektor seperti sektor kelautan, pertanian, peternakan, energi dan lainnya.
Produk UMKM tersebut saat ini terkendala promosi karena masih terdapat desa yang mengalami blank spot. Blank spot adalah istilah untuk menggambarkan area yang mengalami ketiadaan akses ke layanan informasi dan komunikasi, seperti internet. Fenomena ini biasanya terjadi di daerah terpencil, perbatasan, atau wilayah yang kurang berkembang.
"Kendala membangun UMKM di Sulbar, adalah masih banyaknya daerah yang mengalami blank spot atau masih banyaknya lokasi yang belum mendapatkan jaringan telekomunikasi. Akibatnya, sejumlah pelaku UMKM di Sulbar mengaku kesulitan mempromosikan produk usahanya dengan memanfaatkan media sosial karena darahnya mengalami blank spot," Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UKM (Koperindag dan UKM) Provinsi Sulbar, Muhammad Faizal Thamrin.
Untuk menangani masalah itu, Pemprov Sulbar telah mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) untuk membangun akses telekomunikasi.
Di Sulbar kini telah dibangun sarana telekomunikasi, yakni sebanyak 23 Base Transceiver Station (BTS) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pelayanan publik. Kemenkominfo akan membangun sarana telekomunikasi BTS pada 23 desa di Sulbar yang mengalami blank spot atau belum tersentuh jaringan seluler.
Di Sulbar masih terdapat sebanyak 89 desa dari 575 desa yang mengalami blank spot . Diharapkan nantinya akan diatasi secara keseluruhan melalui bantuan Kemenkominfo secara bertahap.
Penjabat Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin berharap agar pemerintah pusat melalui Kemenkominfo dapat kembali menfasilitasi percepatan pengentasan daerah blank spot, melalui kebijakan pembangunan BTS yang berlokasi di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) di Sulbar pada 2025.
Pemerintah Sulbar sangat berharap seluruh wilayah desa di Sulbar, tidak lagi mengalami blank spot kedepannya dan berharap program pelayanan pemerintah melalui program transformasi digital juga akan terus meningkat dan pembangunan akan semakin menyentuh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.
Dengan pendekatan yang tepat, pembangunan desa digital di Sulbar akan bisa menjadi model bagi daerah lain dalam meningkatkan kualitas hidup melalui teknologi, memperluas akses pendidikan, kesehatan, serta memperkuat ekonomi lokal.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Membangun desa digital di Sulawesi Barat