Makassar (ANTARA Sulsel) - Pengamat Politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Aswar Hasan menyatakan jika gerakan mahasiswa melalui demonstrasi akan melengkapi aksi penolakan elit terhadap Rancangan Undang Undang Pilkada.

"Setidaknya ada dua gerakan yang kini bergulir untuk menolak Revisi Undang-undang (RUU) Pilkada. Gerakan itu adalah protes elite dan gerakan intelektual," ujarnya di Makassar, Kamis.

Ia mengatakan, penolakan elit terhadap RUU Pilkada ini sudah bermunculan dari pertama kali diwacanakan dan hampir tiap pemberitaan mengenai RUU ini semakin kencang.

Namun meskipun demikian, gerakan intelektual yang diharapkan untuk melengkapi penolakan itu juga sudah mulai dan terus bereaksi memberikan penakanan kepada DPR untuk menolaknya.

Bahkan, sejumlah survei dari kelompok akademisi menyebutkan jika RUU Pilkada sudah mendapat penolakan dari sebagian besar masyarakat Indonesia.

Begitupun dengan media massa, juga telah memperlihatkan bentuk penolakan RUU Pilkada itu dengan terus mewacanakannya dalam pembentukan opini tersebut.

"Semua sudah bergerak. Tinggal aksi demonstrasi. Pertanyaannya sekarang, di mana mahasiswa sekarang. Sebagai sebagai dosen, saya malu melihat mahasiswa sekarang," jelas Aswar Hasan saat diskusi publik tentang pemantauan pelaksanaan Pilpres 2014 di Hotel Continent.

Dia mengatakan, gerakan mahasiswa bisa jadi adalah sebuah gerakan terakhir untuk melakukan perlawanan terhadap putusan DPR RI yang sudah tidak relevan lagi dengan demokrasi di Indonesia.

Aswar yang juga mantan Ketua KPID itu menyatakan jika mau atau tidak mau, mahasiswa harus turun ke jalan dan melawan putusan DPR karena masih selalu menyuarakan tentang demokrasi.

"Seperti waktu demo kenaikan BBM dulu. Buktinya, mahasiswa Makassar berhasil menunda putusan DPR RI, waktu itu dan sekarang saatnya lagi mahasiswa turun ke jalan menyuarakan itu," jelasnya.

Dia menambahkan, RUU Pilkada secara tidak langsung telah menganggu sendi-sendi kehidupan masyarakat. Menurutnya, kesalahan bukan pada sistem pemilihan langsung. Justru DPR, terkesan memaksakan hal yang salah berulang-ulang. Agus Setiawan