Makassar (ANTARA) - Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, memperkuat tata kelola digital di perusahaan yang dinaunginya atau pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan menggandeng Bank Indonesia Perwakilan Sulsel.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Makassar, Selasa, menjelaskan berbagai layanan publik seperti PD Pasar, PD Parkir, terminal, hingga PDAM diarahkan untuk meminimalkan transaksi tunai demi transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan layanan bagi masyarakat.
"Ini bukan hanya untuk menghindarkan fitnah, tetapi juga mencegah potensi risiko lain yang tidak kita inginkan," ujarnya.
Munafri Arifuddin mengatakan Pemerintah Kota Makassar berkomitmen dalam mendorong transformasi digital melalui program Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Ia menyatakan pembayaran-pembayaran yang berhubungan langsung dengan masyarakat harus diminimalisir semaksimal mungkin agar tidak ada lagi pembayaran tunai.
Wali kota menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Makassar sebagai kota kedua di Indonesia yang menjadi tuan rumah pelaksanaan Festival QRIS TAP.
"Ini adalah sebuah anugerah besar bagi kami di Makassar. Mudah-mudahan Makassar semakin menjadi kota yang melek digital, dan masyarakatnya siap menerima transformasi digital dengan baik," katanya.
Munafri berharap Festival QRIS TAP Sulawesi Selatan di Makassar menjadi langkah akselerasi penggunaan QRIS secara luas, mendukung inklusi keuangan, dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah.
Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Makassar akan terus memperkuat kolaborasi dengan Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan proses digitalisasi berjalan optimal, termasuk dalam penerimaan retribusi dan pendapatan asli daerah.
"Kami berharap ini menjadi bagian dari progres tata pemerintahan yang lebih baik. Kami juga memohon terus diberikan bimbingan dan masukan agar seluruh proses pemerintahan didukung sistem pembayaran digital yang kuat," ucap Munafri.