Makassar (ANTARA) - Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Sulsel dan Japan International Cooperation Agency (JICA) sepakat memperkuat integrasi program desa, kabupaten dan provinsi dalam menekan angka kemiskinan.
Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi di Makassar, Kamis, mengatakan Pemprov Sulsel melalui TKPKD terus berkomitmen memperkuat kerja sama dengan JICA.
“Pengentasan kemiskinan tidak bisa berjalan sendiri. Butuh data yang akurat, koordinasi yang baik, dan sinergi lintas sektor agar program benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya saat memimpin Rapat Bersama TKPKD dan JICA di Makassar.
Ia menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi (Monev) dalam setiap program agar anggaran yang dibelanjakan efektif.
“Kita ingin setiap rupiah yang dibelanjakan untuk penanggulangan kemiskinan benar-benar dirasakan manfaatnya. Monitoring dan evaluasi menjadi instrumen penting agar masyarakat betul-betul keluar dari jerat kemiskinan,” tegasnya.
Sementara Tenaga Ahli JICA, Shintani Naoyuki, menegaskan pentingnya verifikasi data rumah tangga miskin agar program pemerintah lebih tepat sasaran.
“Kebijakan yang baik harus didukung oleh data yang akurat. Dengan verifikasi yang kuat, maka tindakan di level desa, kabupaten, dan provinsi akan lebih efektif,” jelas Shintani.
Dalam pandangannya, program pelatihan keterampilan masyarakat miskin sebaiknya direncanakan di tingkat desa dengan memanfaatkan dana desa, sementara kabupaten dan provinsi memberikan dukungan tambahan sesuai kewenangan.
“Bantuan harus lebih konkret, bukan sekadar uang tunai, tetapi diarahkan untuk mendukung sektor yang bisa mengangkat ekonomi keluarga miskin,” tambahnya.
Sejak awal 2000-an, JICA menempatkan tenaga ahli di Sulsel untuk mendampingi pembangunan di 24 kabupaten/kota.
Dukungan JICA mencakup penguatan ketahanan ekonomi, pengembangan wilayah, peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur konektivitas, hingga adaptasi terhadap bencana dan perubahan iklim.
Hingga 2025, angka kemiskinan di Sulsel masih tercatat 8,6 persen atau sekitar 780 ribu jiwa, lebih tinggi dari rata-rata nasional 8,1 persen. Konsentrasi terbesar berada di pedesaan, sehingga dibutuhkan strategi terintegrasi untuk menekan jumlah penduduk miskin.