Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) berkomitmen memperkuat perencanaan pangan dan gizi berbasis potensi lokal.
"Kami berkomitmen memperkuat fondasi perencanaan daerah pada sektor pangan dan gizi yang inklusif, berkelanjutan dan berdampak langsung bagi masyarakat," kata Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana, di Mamuju, Jumat.
Untuk mewujudkan komitmen tersebut kata Junda Maulana, Bapperida Sulbar berpartisipasi aktif dalam uji coba pendampingan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (RAD–PGBPSDL) 2025-2029 yang digelar di Surabaya Jawa Timur.
Partisipasi Bapperida Sulbar dalam kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kapasitas daerah untuk merancang kebijakan pangan dan gizi yang relevan dengan potensi lokal serta selaras dengan Rencana Aksi Nasional (RAN–PGBPSDL) 2025-2029.
Junda Maulana menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan pangan dan gizi, tidak dapat dipisahkan dari kerja sama lintas sektor, pemanfaatan kekayaan lokal serta integrasi strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
"Sebagai koordinator teknis penyusunan RAD-PGBPSDL di Sulbr, Bapperida memanfaatkan forum ini untuk menyelaraskan arah kebijakan nasional dengan kondisi daerah," katanya.
Langkah itu juga kata Junda Maulana, menjadi bagian dari implementasi visi dan misi Panca Daya Gubernur Wakil Gubernur Sulbar.
"Bagi Bapperida Sulbar, forum ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi antar-perangkat daerah seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan BPOM Sulbar, sekaligus menyerap masukan teknis yang memperkaya proses penyusunan dokumen di tingkat provinsi," jelas Junda Maulana.
Sementara, Perencana Ahli Muda Bapperida Sulbar Muhammad Athar yang hadir pada kegiatan itu menyampaikan, RAD-PGBPSDL menjadi dokumen penting yang mendukung pelaksanaan RPJMD Sulbar, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM dan pelestarian lingkungan.
"Di tingkat nasional, dokumen ini juga berkontribusi pada kemandirian pangan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia," kata Athar.
Melalui sesi workshop dan konsultasi teknis Bapperida Sulbar lanjutnya, mendapatkan kesempatan berdiskusi langsung dengan tim fasilitator nasional dan daerah lain terkait tantangan penyusunan RAD-PGBPSDL.
Pengalaman itu menurut Athar, memperkuat kapasitas tim perencana daerah untuk memastikan bahwa kebijakan pangan dan gizi di Sulbar benar-benar berbasis data, responsif terhadap perubahan iklim, serta adaptif terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat.
Kegiatan itu tambahnya, membantu tim perencana dalam menyempurnakan pendekatan penyusunan RAD-PGBPSDL agar lebih kontekstual dan berbasis bukti.
"Dengan pemahaman yang lebih utuh terhadap pedoman nasional dan ruang diskusi lintas daerah, kami semakin siap memastikan dokumen ini menjadi alat transformasi kebijakan pangan dan gizi di Sulbar," jelas Athar.