Mamuju (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri menunjuk Kabupaten Polewali Mandar sebagai lokasi khusus (lokus) piloting digitalisasi bantuan sosial (bansos) tahun 2026 untuk wilayah Sulawesi Barat.
Pelaksana Tugas Kepala Diskominfo Provinsi Sulbar Muhammad Ridwan Djafar, di Mamuju, Sabtu, mengatakan penunjukan itu merupakan bagian dari perluasan program setelah keberhasilan pelaksanaan piloting sebelumnya di Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur, yang menjadi model nasional pengelolaan bansos terintegrasi
"Penetapan Kabupaten Polewali Mandar sebagai lokasi percontohan, menjadikan Sulbar masuk dalam klaster provinsi yang akan mengimplementasikan sistem digital bansos lebih awal dibandingkan daerah lain," kata Ridwan Djafar.
Ridwan Djafar menyampaikan komitmen Pemprov Sulbar untuk menindaklanjuti arahan lintas kementerian itu.
"Pemprov Sulbar akan segera melakukan koordinasi internal, pemetaan kesiapan infrastruktur digital serta integrasi data lintas OPD yang terlibat dalam penanganan bantuan sosial," ujar Ridwan Djafar
Digitalisasi itu lanjut Ridwan Djafar melibatkan sinkronisasi antara data BPS, DTKS data integrasi kesejahteraan nasional serta sistem layanan pemerintahan daerah.
"Melalui proses ini, pemerintah berharap bantuan sosial di masa mendatang dapat lebih tepat sasaran, mengurangi potensi duplikasi dan mendorong efisiensi penyaluran," katanya.
Transformasi digital bantuan sosial kata Ridwan Djafar, merupakan bagian dari agenda besar digitalisasi layanan publik Indonesia.
"Kementerian/lembaga menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan kesiapan SDM, teknologi, data serta koordinasi lintas sektor," kata Ridwan Djafar
Dengan ditunjuknya Kabupaten Polewali Mandar sebagai lokasi piloting, Provinsi Sulbar kata dia berpeluang menjadi provinsi percontohan penerapan bantuan sosial digital di kawasan Timur Indonesia.
Dinas Kominfo Sulbar tambah Ridwan Djafar, siap mendukung penuh suksesnya implementasi program ini sebagai langkah penting menuju tata kelola pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada sosialisasi piloting digitalisasi bantuan sosial di tingkat nasional menyampaikan, digitalisasi bansos bukan hanya modernisasi sistem, tetapi upaya memperkuat akurasi data, efektivitas penyaluran dan transparansi kebijakan penanganan kemiskinan.
Sosialisasi piloting digitalisasi bansos tingkat nasional yang digelar secara daring itu melibatkan pimpinan kementerian/lembaga strategis, termasuk Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri PPN/Bappenas, Menteri PANRB, Kepala BPS, serta Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah,
Pada sosialisasi tersebut, pemerintah pusat menyampaikan gambaran makro mengenai arah kebijakan digitalisasi bansos tahun 2026, termasuk kesiapan teknis, integrasi antar-instansi, penyempurnaan data kesejahteraan, serta standardisasi proses penyaluran berbasis digital.
