Mamuju (ANTARA) - Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat menerima kunjungan kerja Banggar DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membahas strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari air permukaan.
"Kami datang ke Sulbar karena melihat ada inovasi yang menarik dalam pengelolaan sumber daya air sebagai sumber PAD," ujar Wakil Ketua DPRD Sumbar Evy Yandri Radjo Budiman, di Mamuju, Jumat.
Pada kunjungan tersebut, Evy Yandri turut didampingi Asisten III Setda Sumbar Medi Iswandi, Kepala BPKAD Habibul Fuadi, Kepala BPD Syefdinon, Kepala Dinas ESDM Helmi Heriyanto, serta sejumlah pejabat terkait lingkup Pemprov Sumbar..
Pada pertemuan tersebut, kedua pihak berdiskusi mengenai tantangan dan strategi penguatan PAD, khususnya potensi pendapatan dari air permukaan yang tengah menjadi perhatian berbagai daerah.
"Ini bisa menjadi inspirasi bagi kami di Sumatera Barat yang sedang mencari formulasi terbaik untuk memperkuat ruang fiskal daerah," ujar Evy Yandri.
Menurut dia, sinergi dan pertukaran pengalaman antar-provinsi sangat penting, terutama di tengah tantangan fiskal nasional yang semakin kompleks.
"Kami mengapresiasi keterbukaan BPKPD Sulbar dalam berbagi pengalaman. Kami percaya, kolaborasi lintas daerah adalah kunci untuk memperkuat kemandirian keuangan masing-masing daerah," kata Evy Yandri.
Sementara, Kepala BPKPD Sulbar Mohammad Ali Chandra, menyambut baik kunjungan tersebut, dan menilai kerja sama itu menunjukkan bahwa Sulbar mulai diakui secara nasional sebagai daerah yang aktif berinovasi dalam tata kelola pendapatan.
"Ini sesuatu yang luar biasa. Provinsi Sumatera Barat yang terkenal dengan rendangnya, datang jauh-jauh ke Mamuju untuk belajar dan berbagi pengalaman. Ini menunjukkan bahwa Sulbar kini mulai diperhitungkan secara nasional dalam inovasi keuangan daerah," katanya.
Ia menjelaskan, penguatan PAD dari sektor air permukaan merupakan bagian dari strategi Pemprov Sulbar, untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas.
Ali Chandra menyampaikan, hasil evaluasi bersama perusahaan kelapa sawit di wilayah Sulbar, telah membuka ruang peningkatan penerimaan pajak air permukaan.
"Melalui evaluasi dan penandatanganan nota kesepahaman dengan perusahaan sawit, potensi penerimaan daerah naik hingga Rp12 miliar. Ini bukti bahwa pendekatan kolaboratif dan transparan mampu memperkuat fiskal daerah," jelasnya.
Ali Chandra menegaskan, seluruh penerimaan pajak air permukaan di Sulbar kini telah dilakukan secara digital, mulai dari penetapan, pembayaran, hingga pelaporan.
"Transformasi digital ini membuat proses lebih transparan, efisien dan akuntabel. Sistem ini juga memudahkan wajib pajak melakukan pembayaran secara daring tanpa harus datang ke kantor, sekaligus memperkuat pengawasan internal," terangnya.
Pada pertemuan itu juga dilakukan sesi tanya jawab dan pertukaran informasi teknis, di mana BPKPD Sulbar membagikan pengalaman dalam perencanaan, pemungutan dan pengawasan pendapatan daerah berbasis data serta regulasi yang adaptif.
"Langkah kolaboratif ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antarprovinsi, khususnya dalam menghadapi tantangan fiskal tahun 2026 dan mendorong daerah untuk terus berinovasi dalam meningkatkan kemandirian keuangan," jelas Ali Chandra.