Makassar (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Sulawesi Selatan dan Detasemen Khusus 88 Anti-teror Mabes Polri mendorong penguatan wasatiah bagi para mantan narapidana terorisme maupun masyarakat umum lainnya.
Kepala Kanwil Kemenag Sulsel Ali Yafid dalam keterangan di Makassar, Kamis, menyampaikan bahwa transformasi ideologi merupakan proses berkesinambungan yang menuntut keterbukaan, inklusivitas, dan cara pandang keagamaan yang berimbang.
“Wasatiah adalah prinsip keseimbangan antara teks dan konteks, antara akidah dan kemanusiaan, serta antara identitas keagamaan dan kebangsaan,” ujarnya.
Ia mengatakan kegiatan itu menjadi forum dialog dan penguatan komitmen kebangsaan, khususnya bagi peserta dari kalangan eks-Jamaah Islamiyah (JI) dalam rangka meneguhkan pemahaman moderasi beragama di tengah masyarakat.
Ia menegaskan seminar bukan hanya seremoni, tetapi ruang penting untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya hidup berdampingan secara damai dalam bingkai kebangsaan.
Ia mengapresiasi dukungan pemerintah daerah, aparat keamanan, MUI, Baznas, serta seluruh lembaga yang berkolaborasi dalam kegiatan itu.
“Negara hadir bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memberi ruang tumbuh, berubah, dan berkontribusi bagi bangsa,” katanya.
Ia menekankan perlunya ekosistem sosial dan psikologis yang mendukung transformasi ideologi secara utuh, agar proses pembinaan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Kegiatan ini memberikan ruang pendampingan bagi peserta dari kalangan eks-JI.
Ia juga menyampaikan penghargaan atas komitmen mereka memilih jalan perubahan yang lebih konstruktif.
“Anda adalah bagian dari masyarakat dan bagian dari masa depan Indonesia. Tidak ada kata terlambat untuk kembali,” ucapnya.
Ia berharap, seminar itu memperkuat sinergi lintas lembaga pemerintah, tokoh agama, aparat keamanan, dan masyarakat dalam meneguhkan nilai-nilai moderasi beragama sebagai fondasi kerukunan dan keutuhan bangsa.
Dalam kegiatan tersebut, juga dihadiri Kasatgaswil Densus 88 AT Polri, para kepala daerah dari Palopo, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Wajo, dan Sidrap, Direktur Intelijen Polda Sulsel beserta jajaran, Kapolres Luwu Raya dan Ajatappareng, pimpinan MUI dan Baznas, tokoh agama, akademisi, serta para pemangku kepentingan sektoral lainnya.