Mendagri: Pembangunan perlu libatkan pengusaha daerah
Kamis, 5 Maret 2015 21:09 WIB
Mendagri, Tjahyo Kumolo (tengah), Gubernur Sulsel, Syahrul Yasni Limpo (kanan) memukul gendang peresmian Musrembang Regional Sulawesi tahun 2015 di Makassar, Kamis (5/3) (ANTARA FOTO/Dewi Fajriani)
Makassar (ANTARA Sulsel) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan agar proyek pembangunan dari pemerintah pusat perlu melibatkan pengusaha daerah agar dapat mendorong perekonomian di daerah tersebut.
"Kalau ada proyek pembangunan dari kementerian pusat, tolong jangan sampai dikerjakan monopoli oleh pengusaha Jakarta," kata Tjahjo dalam sambutannya saat membuka Musrembang Regional Wilayah Sulawesi di Makassar, Kamis.
Gubernur, kata Tjahjo, bisa bertindak keras untuk memastikan keterlibatan pengusaha daerah dalam proyek-proyek pembangunan tersebut.
"Kalau membangun pelabuhan, membangun kereta api, libatkan pengusaha daerah agar bergerak perekonomian daerah," ujarnya.
Tjahjo mengatakan bahwa kurangnya pelibatan pengusaha daerah ini menjadi salah satu sumber masalah dalam pembangunan di daerah-daerah perbatasan.
"Bayangkan dari anggaran sebesar Rp16 triliun per tahun hanya 16 persen yang dapat terserap, karena yang mengerjakan pembangunan jalan adalah pengusaha Jakarta yang tidak tahu kondisi alam dan masyarakat setempat, dan tidak mau bekerja sama," kata dia.
Tjahjo juga menyinggung peran Bank Pembangunan Daerah dalam pembiayaan pembangunan di daerah.
"Untuk apa BPD punya aset yang besar, tetapi tidak pernah dicairkan untuk warga di daerahnya, malah dananya diputar di Jakarta, tidak ada artinya BPD itu," tegas Tjahjo. Ridwan Ch
"Kalau ada proyek pembangunan dari kementerian pusat, tolong jangan sampai dikerjakan monopoli oleh pengusaha Jakarta," kata Tjahjo dalam sambutannya saat membuka Musrembang Regional Wilayah Sulawesi di Makassar, Kamis.
Gubernur, kata Tjahjo, bisa bertindak keras untuk memastikan keterlibatan pengusaha daerah dalam proyek-proyek pembangunan tersebut.
"Kalau membangun pelabuhan, membangun kereta api, libatkan pengusaha daerah agar bergerak perekonomian daerah," ujarnya.
Tjahjo mengatakan bahwa kurangnya pelibatan pengusaha daerah ini menjadi salah satu sumber masalah dalam pembangunan di daerah-daerah perbatasan.
"Bayangkan dari anggaran sebesar Rp16 triliun per tahun hanya 16 persen yang dapat terserap, karena yang mengerjakan pembangunan jalan adalah pengusaha Jakarta yang tidak tahu kondisi alam dan masyarakat setempat, dan tidak mau bekerja sama," kata dia.
Tjahjo juga menyinggung peran Bank Pembangunan Daerah dalam pembiayaan pembangunan di daerah.
"Untuk apa BPD punya aset yang besar, tetapi tidak pernah dicairkan untuk warga di daerahnya, malah dananya diputar di Jakarta, tidak ada artinya BPD itu," tegas Tjahjo. Ridwan Ch
Pewarta : Nurhaya J Panga
Editor : Daniel
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Mendagri Tjahjo Kumolo keluarkan SK untuk ganti kepala daerah terkena OTT KPK
16 October 2019 14:29 WIB, 2019
Tjahjo Kumolo : Kepala daerah wajib cuti bila ikut kampanye Pilpres
13 September 2018 12:05 WIB, 2018
Indonesia mengincar pengusaha Shandong China untuk investasi di berbagai daerah
27 March 2023 11:18 WIB, 2023