Makassar (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) segera melakukan pembaruan sistem kode Quick Response atau QR Code untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi instansi dan perusahaan swasta merespons hasil pengungkapan penyelundupan dan penyalahgunaan BBM bermodus barcode.
"QR Code ini sekarang kan statis, nanti akan (dibuat) dinamis. Dengan dinamis itu, tidak ada lagi potensi-potensi seperti ini (pemalsuan), duplikasi yang dikeluarkan atau dikembangkan oleh orang tertentu karena teknologi AI (Artificial Intelligence)," kata Kepala BPH Migas Wahyudi Anas di Pelabuhan Peti Kemas Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa.
Menurut dia, perkembangan kecanggihan teknologi sejauh ini utamanya penggunaan AI atau kecerdasan buatan dapat meniru hanya dengan memotret kendaraan, selanjutnya dapat membuat plat nomor tertentu hingga cetak surat tanda nomor kendaraan (STNK) menyerupai asli tapi palsu, lalu didaftarkan ke aplikasi mypertamina.
"Nanti ada pinnya, ada macam-macam, dan itu tidak bisa disalahgunakan," tuturnya merespons maraknya penyalahgunaan penggunaan QR Code pembelian BBM subsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Mengenai tujuh mobil truk tangki transportir disita polisi bertuliskan BBM industri, tapi dugaannya berisi BBM subsidi dengan modus dikumpulkan pelaku dari beberapa SPBU lalu ditampung di mobil tangki tersebut, kata dia, itu bukan mitra.
Pada truk tangki awalnya tertulis label Pertamina saat pengungkapan oleh Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) VI Makassar pada 26 Februari 2026 , tetapi belakangan diduga dihapus saat rilis kasus 2 Juni 2026 di Dermaga Peti Kemas Makassar, ia kembali menegaskan itu pemalsuan untuk mengelabui petugas.
"Kami sampaikan, mobil-mobil truk yang disita ini kelihatannya secara fisik meragukan. Karena, transportir Pertamina yang tercatat itu adalah PT-nya sudah jelas, ada nama. Di situ di kasih lebel Barcode. Kalau discan muncul inisial PT-nya, yang ini tidak ada," ungkap dia.
Selain itu, saat diverifikasi setiap mitra BPH Migas memiliki surat jalan resmi dari Pertamina. Dari data surat jalan itu dikirim ke mana, serta di order SPBU daerah mana termasuk tujuannya diketahui, sehingga dapat ditelusuri.
Kendati demikian, dalam praktik penyalahgunaan BBM subsidi tersebut dijalankan jaringan kelompok tertentu memanfaatkan cela penggunaan QR Code di SPBU, pihaknya segera mengevaluasi, termasuk QR Code instasi maupun industri.
Terkait dengan jumlah BBM subsidi yang didistribusikan ke wilayah Provinsi Sulawesi Selatan untuk jenis solar , sebut Wahyudi, dialokasikan 0,79 juta kiloliter, bila dinominalkan sekitar Rp15 triliun dalam satu tahun.
Sedangkan untuk BBM subsidi jenis pertalite alokasinya cukup besar sekitar 1,4 juta kiloliter dengan nominalnya hampir Rp9 triliun, rata-rata alokasi subsidinya lebih dari Rp20 triliun per tahun.
Sebelumnya, dari pengungkapan penyalahgunaan BBM subsidi tersebut total yang diselamatkan Polda Sulsel sebanyak 229.123 liter untuk solar dan 3.031 liter pertalite dengan jumlah tersangka 45 orang, itu dapat menyelamatkan keuangan negara ratusan miliar.
"Dari temuan tadi, khusus untuk minyak solar saja, kalau kita hitung angkanya cukup signifikan Rp361 miliar, itu baru solar saja. Dengan kondisi ini, kami mohon dukungan seluruh elemen masyarakat dapat menyampaikan jika menemukan penyalahgunaan di Help Desk BPH Migas melalui Dumas nomor 0812300136. Kami bekerja 24 jam," katanya.
Executive General Manager (EGM) PT Pertamina Patra Niaga Regional Deny Sukendar menambahkan, pihaknya mengapresiasi dan mendukung upaya Polda Sulsel beserta jajarannya berhasil mengungkap penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Petugas merapikan tabung gas LPG 3 kilogram jelang rilis pengungkapan penyelundupan dan penyalahgunaan BBM-LPG subsidi oleh Polda Sulsel di Dermaga Peti Kemas Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (2/6/2026). . ANTARA/Darwin Fatir.
"Kami komitmen menyalurkan BBM maupun LPG subsidi sesuai ketentuan, dan sesuai arahan BPH Migas menjalankan program digitalisasi subsidi tepat di seluruh SPBU wilayah Sulsel. Kami juga melakukan monitoring bersama bersinergi dengan Polda Sulsel serta Pemda dan OPD dinas terkait," tuturnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BPH Migas segera perbarui sistem Kode QR pembelian BBM
BPH Migas segera perbarui Kode QR pembelian BBM
Selasa, 2 Juni 2026 21:07 WIB
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas (kiri) didampingi Executive General Manager (EGM) PT Pertamina Patra Niaga Regional Deny Sukendar (kanan) menjawab pertanyaan wartawan di sela rilis pengungkapan penyelundupan dan penyalahgunaan BBM-LPG subsidi oleh Polda Sulsel di Dermaga Peti Kemas Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (2/6/2026). . ANTARA/Darwin Fatir.
Pewarta : M Darwin Fatir
Editor : Riski Maruto
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
KAI dan BPH Migas pastikan distribusi BBM subsidi KA perintis di Sulsel tepat sasaran
02 January 2025 13:45 WIB, 2025
BPH Migas ungkap penyalahgunaan BBM bersubsidi sebanyak 1,42 juta liter di 2022
03 January 2023 14:45 WIB, 2023
Menteri KP menggandeng Menkop agar koperasi sediakan solar nelayan
12 September 2022 13:54 WIB, 2022
Ketua MPR: Pembatasan BBM subsidi diperlukan bantu masyarakat yang membutuhkan
13 July 2022 16:18 WIB, 2022
Pemerintah Indonesia merevisi aturan pembatasan penerima BBM bersubsidi
11 July 2022 18:32 WIB, 2022