Makassar (ANTARA) - Pemprov Sulawesi Selatan berhasil mengembalikan 27.000 anak tidak sekolah (ATS) ke dalam layanan pendidikan melalui berbagai program atau inovasi andalan.
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dalam keterangan di Makassar, Rabu, mengatakan penanganan ATS bukan sekadar program pendidikan, melainkan investasi besar dalam pembangunan sumber daya manusia.
“Pemprov Sulsel memilih pendekatan kolaboratif yang melibatkan seluruh elemen, mulai dari pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, hingga mitra pembangunan internasional,” katanyanya saat diundang khusus sebagai pembicara dalam forum strategis nasional di Jakarta.
Forum ini dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto
Ia menjelaskan salah satu inovasi yang menjadi perhatian nasional adalah program Pasti Beraksi (Penanganan Anak Tidak Sekolah Berbasis Aksi Kolaborasi) yang diluncurkan pada 28 Juli 2022.
Inovasi itu mengantarkan Sulawesi Selatan meraih SDG’s Action Award 2024, penghargaan bergengsi yang diberikan atas kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
Keseriusan Pemprov Sulsel juga diperkuat berbagai regulasi penanganan ATS, mulai dari peraturan daerah, peraturan gubernur tentang rencana aksi percepatan penanganan ATS hingga rencana aksi daerah pencegahan dan penanganan ATS pada 2025-2029.
Selain itu, termasuk program pendukung, seperti penyediaan layanan pendidikan formal dan nonformal, fasilitasi beasiswa, bantuan perlengkapan sekolah, pengembangan pembelajaran berbasis teknologi melalui Smart School, pendidikan keluarga, penguatan keterampilan vokasional, hingga monitoring dan evaluasi secara berkala.
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bappenas Bahjuri Ali mengatakan Gubernur Sulsel sebagai salah satu kepala daerah yang menunjukkan langkah progresif dan hasil nyata dalam menghadirkan layanan kepada masyarakat.
“Makanya kami mengundang Gubernur Sulawesi Selatan yang sangat progresif dalam menuntaskan isu ATS melalui penerbitan pergub tentang rencana aksi percepatan penanganan ATS serta berhasil mengembalikan 27.000 anak ke dalam layanan pendidikan,” ujarnya.