Makassar dan Kementerian HAM matangkan program kampung redam

Rabu, 3 Juni 2026 15:53 WIB

Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly (kiri) saat rapat koordinasi membahas program Kampung Redam di Makassar, Rabu (3/6/2026). ANTARA/HO-Pemkot Makassar

Makassar (ANTARA) - Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan bersama Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mematangkan pembentukan program Kampung Redam (Rekonsiliasi dan Perdamaian) dengan memilih kelurahan yang representatif sebagai lokasi percontohan di Kota Makassar.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly di Makassar, Rabu, mengatakan, pihaknya bersama KemenHAM akan melakukan pemetaan wilayah yang layak menjadi lokasi Kampung Redam.

“Kami memiliki 153 kelurahan. Nanti asistensi dilakukan langsung oleh KemenHAM untuk menentukan kelurahan mana yang paling cocok dijadikan Kampung Redam," ujarnya.

Zulkifly menilai kawasan di pusat kota tidak menjadi prioritas karena didominasi aktivitas bisnis.

Sebaliknya, kelurahan yang memiliki karakter masyarakat yang majemuk dan interaksi sosial yang tinggi lebih tepat dijadikan lokasi percontohan.

Ia juga mengusulkan agar dipilih lebih dari satu lokasi, baik wilayah yang memiliki riwayat konflik sosial maupun wilayah yang relatif kondusif.

Menurutnya, pendekatan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi dalam melihat efektivitas Program Kampung Redam di berbagai karakter lingkungan masyarakat.

“Bisa dipilih satu wilayah yang pernah memiliki konflik sosial dan satu wilayah yang relatif kondusif. Yang terpenting, masyarakatnya beragam dan memiliki komunitas yang aktif,” katanya.

Selain itu, Mantan Camat Ujung Pandang itu menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur pendukung, termasuk keberadaan ruang dialog yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan mediasi, edukasi, dan penguatan harmoni sosial.

Ia menyebut sejumlah wilayah seperti Kelurahan Pampang, Kaluku Bodoa, Tallo, Bontoa, hingga Tamalate dapat menjadi bahan pertimbangan karena memiliki karakter masyarakat yang heterogen serta fasilitas yang cukup mendukung.

“Kalau bisa dipilih kelurahan yang sudah memiliki ruang dialog dan infrastruktur yang memadai. Ini penting untuk mendukung berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan, termasuk apabila nantinya ada kunjungan dari kementerian,” jelasnya.

Andi Zulkifly menambahkan, koordinasi teknis lebih lanjut akan dilakukan antara Pemerintah Kota Makassar dan Kantor Wilayah Kementerian HAM untuk menentukan lokasi terbaik sekaligus menyusun struktur pelaksanaan Program Kampung Redam.

Menurut dia, Kota Makassar berkomitmen mendukung penuh program tersebut dan bahkan membuka peluang penambahan jumlah lokasi percontohan yang sebelumnya direncanakan hanya tiga titik.

“Kami siap menindaklanjuti program ini. Nanti akan dibahas lebih lanjut secara teknis bersama Kanwil. Kalau memungkinkan, jumlahnya tidak hanya tiga lokasi, tetapi bisa ditambah sesuai kebutuhan dan kesiapan daerah,” katanya.

Program Kampung Redam merupakan salah satu inisiatif yang diharapkan mampu memperkuat budaya dialog, meningkatkan toleransi, serta mencegah potensi konflik sosial di tengah masyarakat.

"Jadi, kami menilai program tersebut sejalan dengan upaya menciptakan lingkungan yang aman, harmonis, dan kondusif bagi pembangunan daerah," ucapnya.