Majene, Sulbar (ANTARA Sulbar) - Organisasi masyarakat Forum Persaudaraan Pemuda Sulawesi Barat (FPPS) meminta agar peraturan daerah (Perda) tentang Majene sebagai Kota pendidikan dibuat Pemerintah dan DPRD Kabupaten Majene.
"Mesti ada aturan tegas mengenai Majene Kota Pendidikan agar ada kekuatan, selama ini telah didengunkan pemerintah bahwa Majene adalah Kota pendiidkan namun hingga saat ini tidak jelas aturan yang menegaskan itu," kata Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten Ormas FPPS Kabupaten Majene, Ramli di Majene, Senin..
Ia mengatakan, secepatnya harus ada kekuatan perda mengatur Majene sebagai Kota pendidikan agar ke depan dapat disusun langkah-langkah dan upaya dengan melahirkan program pemerintah mendukung Majene Kota pendidikan.
"Momentum peringatan hari pendidikan nasional mesti dijadikan langkah membuat perda Majene Kota Pendidikan untuk peningkatan sumber daya manusia di Sulbar," katanya
Menurut dia, politisasi pendidikan juga mesti dihentikan dan pendidikan harus dilaksanakan untuk peningkatan sumber daya manusia di Sulbar agar dapat berperan menjalankan pembangunan daerah sehingga dapat maju dan berkembang.
"Kalau pendidikan dipolitisasi maka masyarakat tidak akan maksimal mendapatkan pendidikan karena semua hanya mengejar kepentingan, bukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka politisasi pendidikan harus dihentikan apalagi jelang pilkada Majene tahun ini," katanya.
Ia mengatakan, peningkatan sarana pendidikan di Majene juga mesti terus dilakukan agar seluruh masyarakat di Majene dapat menikmati pendidikan.
"Khususnya di wilayah pegunungan Majene mesti dibangunkan sarana pendidikan agar masyarakat mendapatkan akses pendidikan selain itu tenaga pendidik dan pemerataan pendidikan dilaksanakan pemerintah," katanya. FC Kuen
"Mesti ada aturan tegas mengenai Majene Kota Pendidikan agar ada kekuatan, selama ini telah didengunkan pemerintah bahwa Majene adalah Kota pendiidkan namun hingga saat ini tidak jelas aturan yang menegaskan itu," kata Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten Ormas FPPS Kabupaten Majene, Ramli di Majene, Senin..
Ia mengatakan, secepatnya harus ada kekuatan perda mengatur Majene sebagai Kota pendidikan agar ke depan dapat disusun langkah-langkah dan upaya dengan melahirkan program pemerintah mendukung Majene Kota pendidikan.
"Momentum peringatan hari pendidikan nasional mesti dijadikan langkah membuat perda Majene Kota Pendidikan untuk peningkatan sumber daya manusia di Sulbar," katanya
Menurut dia, politisasi pendidikan juga mesti dihentikan dan pendidikan harus dilaksanakan untuk peningkatan sumber daya manusia di Sulbar agar dapat berperan menjalankan pembangunan daerah sehingga dapat maju dan berkembang.
"Kalau pendidikan dipolitisasi maka masyarakat tidak akan maksimal mendapatkan pendidikan karena semua hanya mengejar kepentingan, bukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka politisasi pendidikan harus dihentikan apalagi jelang pilkada Majene tahun ini," katanya.
Ia mengatakan, peningkatan sarana pendidikan di Majene juga mesti terus dilakukan agar seluruh masyarakat di Majene dapat menikmati pendidikan.
"Khususnya di wilayah pegunungan Majene mesti dibangunkan sarana pendidikan agar masyarakat mendapatkan akses pendidikan selain itu tenaga pendidik dan pemerataan pendidikan dilaksanakan pemerintah," katanya. FC Kuen