Kupang (ANTARA Sulsel) - Akademisi dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Dr. Stefanus Johanes Kotan mengatakan mestinya calon kepala daerah harus siap menang dan juga siap untuk kalah.
Namun pengalaman politik menunjukkan bahwa semangat politik seperti itu jarang ditunjukkan oleh para elit politik di negeri ini, kata Stefanus Johanes Kotan di Kupang, Kamis.
Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan sikap menerima kekalahan dalam sebuah hajatan politik seperti pilkada belum membudaya di kalangan politisi dewasa ini, dan upaya yang harus dilakukan ke depan.
Menurut dia, sikap yang ditunjukkan justru sebaliknya yakni memanfaatkan emosi massa untuk melampiaskan ketidakpuasan atas hasil pilkada dengan melakukan anarkisme.
Hal ini menggambarkan bahwa demokrasi lokal yang dianut melalui pemilihan langsung gagal membangun budaya politik yang elegan, katanya.
Pandangan hampir sama disampaikan akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang Dr. Ahmad Atang yang mengatakan, demokrasi lokal justru berwatak dendam sehingga melahirkan budaya politik hukum rimba.
"Demokrasi lokal kita harus melahirkan budaya politik yang egaliter karena itu kita membutuhkan norma politik yang melembaga kepada aktor-aktor politik, kelembagaan politik dan organisasi politik agar mereka mestinya lebih santun dan beradab dalam menerima hasil dari sebuah proses politik.
Sikap untuk menerima kekalahan dan mengakui kemenangan lawan seperti barang mahal.
Politik lokal lebih mengembangkan perlawanan dari pada sikap legowo dalam mengkui kemenangan lawan, katanya.
Tetapi suatu hal yang pasti bahwa dibalik ketidakpuasan, punya kepatuhan terhdap hukum. Keputusan hukum masih menjadi rujukan oleh pihak yang kalah dalam menerima hasil dari sebuah proses politik.
Karna itu budaya politik harus dibangun di atas sebuah kesadaran bahwa hukum adalah jalan tengah untuk melerai konflik politik.
Atas dasar itulah maka budaya politik menjadi kuat apabila ada buda hukum, tanpa itu demokrasi hanyalah sebatas ucapan tanpa makna, kata Ahmad Atang.
Namun pengalaman politik menunjukkan bahwa semangat politik seperti itu jarang ditunjukkan oleh para elit politik di negeri ini, kata Stefanus Johanes Kotan di Kupang, Kamis.
Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan sikap menerima kekalahan dalam sebuah hajatan politik seperti pilkada belum membudaya di kalangan politisi dewasa ini, dan upaya yang harus dilakukan ke depan.
Menurut dia, sikap yang ditunjukkan justru sebaliknya yakni memanfaatkan emosi massa untuk melampiaskan ketidakpuasan atas hasil pilkada dengan melakukan anarkisme.
Hal ini menggambarkan bahwa demokrasi lokal yang dianut melalui pemilihan langsung gagal membangun budaya politik yang elegan, katanya.
Pandangan hampir sama disampaikan akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang Dr. Ahmad Atang yang mengatakan, demokrasi lokal justru berwatak dendam sehingga melahirkan budaya politik hukum rimba.
"Demokrasi lokal kita harus melahirkan budaya politik yang egaliter karena itu kita membutuhkan norma politik yang melembaga kepada aktor-aktor politik, kelembagaan politik dan organisasi politik agar mereka mestinya lebih santun dan beradab dalam menerima hasil dari sebuah proses politik.
Sikap untuk menerima kekalahan dan mengakui kemenangan lawan seperti barang mahal.
Politik lokal lebih mengembangkan perlawanan dari pada sikap legowo dalam mengkui kemenangan lawan, katanya.
Tetapi suatu hal yang pasti bahwa dibalik ketidakpuasan, punya kepatuhan terhdap hukum. Keputusan hukum masih menjadi rujukan oleh pihak yang kalah dalam menerima hasil dari sebuah proses politik.
Karna itu budaya politik harus dibangun di atas sebuah kesadaran bahwa hukum adalah jalan tengah untuk melerai konflik politik.
Atas dasar itulah maka budaya politik menjadi kuat apabila ada buda hukum, tanpa itu demokrasi hanyalah sebatas ucapan tanpa makna, kata Ahmad Atang.