Makassar (ANTARA Sulsel) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Pemerintah Indonesia mendorong perdamaian kedua pimpinan kelompok berseteru Hamas dengan Fatah untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina dalam Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) ke-5.
"KTT LB OKI itu untuk membicarakan Palestina, menyelesaikan konflik. Tetapi yang paling penting bagi Indonesia adalah bagaimana preseden bersatu terlebih dahulu antara Hamas dan Fatah, antara Tepi Barat dan Gaza," kata Wapres di Makassar, Jumat.
Menurut Kalla, jika kedua pimpinan kelompok tersebut masih bersitegang, maka dukungan dari negara-negara Islam akan sulit untuk mengusung Palestina merdeka.
"Kalau mereka masih berpisah dan berkonflik, ya bagaimana bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri," katanya.
Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa OKI yang ke-5 akan berlangsung di Jakarta selama dua hari pada Minggu (6/3) dan Senin (7/3).
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa keputusan pemerintah Indonesia menerima permintaan Sekjen OKI dan Palestina untuk menyelenggarakan KTT Luar Biasa OKI didasari keinginan untuk melakukan sesuatu bagi Palestina.
"Pilihannya adalah 'do nothing' (tidak melakukan apa pun) dan 'do someting' (melakukan sesuatu), kita memilih 'do something'," kata Retno.
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa (LB) Organisasi Kerja Sama Indonesia (OKI) ke-5 tentang Palestina dan Al Quds di Jakarta, 6-7 Maret 2016, merupakan bentuk nyata upaya negara-negara OKI untuk mendorong penyelesaian konflik di Palestina.
Siituasi di Palestina semakin hari semakin memburuk, lanjut Retno, terutama terkait status Kota Al Quds (Yerusalem) yang diduduki oleh Israel.
Namun tidak dapat dimungkiri bahwa posisi Palestina saat ini, antara lain diakui oleh 137 negara dan berhasil menjadi negara peninjau PBB, adalah keberhasilan dari proses yang dilakukan oleh komunitas internasional, termasuk Indonesia.
"Oleh karena itu, ketika Sekjen OKI dan Palestina memberikan tawaran untuk menjadi tuan rumah, langsung kita terima karena kita ingin berkontribusi dalam proses tersebut," jelasnya.
Sebagai tuan rumah KTT LB OKI Ke-5, Indonesia mengusulkan dua dokumen hasil dalam bentuk resolusi dan deklarasi agar dapat diadopsi dalam KTT Luar Biasa OKI tentang Palestina dan Al Quds.
Hingga saat ini, 47 negara dari 56 negara anggota OKI, dua negara peninjau, dan lima perwakilan negara anggota Dewan Keamanan Tetap PBB, serta utusan khusus PBB dalam Kuartet Negosiasi Palestina-Israel telah mengonfirmasi kehadiran pada KTT LB OKI tersebut.
"KTT LB OKI itu untuk membicarakan Palestina, menyelesaikan konflik. Tetapi yang paling penting bagi Indonesia adalah bagaimana preseden bersatu terlebih dahulu antara Hamas dan Fatah, antara Tepi Barat dan Gaza," kata Wapres di Makassar, Jumat.
Menurut Kalla, jika kedua pimpinan kelompok tersebut masih bersitegang, maka dukungan dari negara-negara Islam akan sulit untuk mengusung Palestina merdeka.
"Kalau mereka masih berpisah dan berkonflik, ya bagaimana bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri," katanya.
Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa OKI yang ke-5 akan berlangsung di Jakarta selama dua hari pada Minggu (6/3) dan Senin (7/3).
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa keputusan pemerintah Indonesia menerima permintaan Sekjen OKI dan Palestina untuk menyelenggarakan KTT Luar Biasa OKI didasari keinginan untuk melakukan sesuatu bagi Palestina.
"Pilihannya adalah 'do nothing' (tidak melakukan apa pun) dan 'do someting' (melakukan sesuatu), kita memilih 'do something'," kata Retno.
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa (LB) Organisasi Kerja Sama Indonesia (OKI) ke-5 tentang Palestina dan Al Quds di Jakarta, 6-7 Maret 2016, merupakan bentuk nyata upaya negara-negara OKI untuk mendorong penyelesaian konflik di Palestina.
Siituasi di Palestina semakin hari semakin memburuk, lanjut Retno, terutama terkait status Kota Al Quds (Yerusalem) yang diduduki oleh Israel.
Namun tidak dapat dimungkiri bahwa posisi Palestina saat ini, antara lain diakui oleh 137 negara dan berhasil menjadi negara peninjau PBB, adalah keberhasilan dari proses yang dilakukan oleh komunitas internasional, termasuk Indonesia.
"Oleh karena itu, ketika Sekjen OKI dan Palestina memberikan tawaran untuk menjadi tuan rumah, langsung kita terima karena kita ingin berkontribusi dalam proses tersebut," jelasnya.
Sebagai tuan rumah KTT LB OKI Ke-5, Indonesia mengusulkan dua dokumen hasil dalam bentuk resolusi dan deklarasi agar dapat diadopsi dalam KTT Luar Biasa OKI tentang Palestina dan Al Quds.
Hingga saat ini, 47 negara dari 56 negara anggota OKI, dua negara peninjau, dan lima perwakilan negara anggota Dewan Keamanan Tetap PBB, serta utusan khusus PBB dalam Kuartet Negosiasi Palestina-Israel telah mengonfirmasi kehadiran pada KTT LB OKI tersebut.