Makassar (Antara Sulsel) - Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang juga Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Oesman Sapta Odang menandatangani nota kesepahaman untuk mengawal program strategis provinsi.

"Penandatanganan kesepahaman ini sebagai bentuk komitmen meningkatkan kerja sama dan dukungan timbal balik pelaksanaan tugas konstitusional DPD RI dan APPSI," kata Syahrul yang dikutip Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Sulsel Devo Khaddafi di Makassar, Selasa.

Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani saat Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo bersama para gubernur se-Indonesia bertemu dengan anggota DPD RI pada Forum Dialog Antara APPSI dan DPD RI di The Westin Hotel di Jakarta, Senin.

Beberapa poin penting dalam nota kesepahaman itu antara lain kedua belah pihak meningkatan hubungan DPD dengan pemerintah daerah guna memperbaiki koordinasi hubungan kerja dalam upaya mendukung program prioritas daerah di berbagai sektor pembangunan nasional.

Poin selanjutnya, membangun upaya bersama dalam mengawal program pembangunan daerah pada berbagai bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pertanian perkebunan, kehutanan dan lingkungan hidup, perindustrian, perdagangan, kelautan dan perikanan.

Selain itu, pada bidang ketahanan pangan, energi, sumberdaya mineral pariwisata, riset dan teknologi untuk dapat prioritaskan oleh pemerintah pusat.

Kedua belah pihak juga mengambil langkah dan upaya bersama dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah untuk mengatasi kesenjangan antarwilayah, dan juga mengambil langkah bersama dalam memperjuangkan kepentingan daerah dalam meningkatkan dana transfer pusat ke daerah sebagai upaya nyata daerah dalam pengentasan kesenjangan.

"Memfasilitasi upaya promosi potensi daerah kepadainvestor dari negara sahabat dalam rangka meningkatkan investasi daerah, dan juga meningkatkan kerja sama dalam upaya pengawasan dan efektifitas implementasi otonomi daerah," ujarnya.

APPSI dan DPD RI juga melakukan kajian bersama tentang potensi sengketa kewenangan dalam hubungan pusat dengan daerah, dan antardaerah serta pola pola penyelesaiannya.

"Mengembangkan upaya bersama dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memastikan pembangunan yang masif dilakukan di daerah perbatasan dan wilayah kepulauan sebagai teras negara, dan jugga mendukung pembangunan daerah yang berbasis transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah," ujarnya.

Gubernur Syahrul berharap forum dialog ini mampu menjadi sebuah langkah pasti dalam membangun sinergitas demi percepatan pembangunan daerah.

"Saya sangat berharap dengan forum dialog ini ke depan para senator dan para gubernur akan berjalan seirama dalam mengawal program strategis provinsi," pungkas Syahrul.