Mamuju (Antara Sulbar) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen untuk meningkatkan kualitas komoditi sait agar memenuhi standar Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).
"Pemenuhan standar ISPO baru dilakukan oleh perusahaan (kebun inti) sedangkan petani kelapa sawit (plasma dan swadaya) belum dilakukan, ini akan menjadi komitmen pemerintaha agar sawit Sulbar memenuhi standar kualitasnya," kata Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar di Mamuju, Senin.
Ia mengatakan, secara nasional, diakui bahwa ditahun 2016 baru satu persen dari 40 persen kelapa sawit Indonesia yang dimiliki oleh petani yang telah bersitifikat ISPO.
"Kiranya peningkatan pemahaman mampu membangun komitmen bersama dan menjadi bagian dari implementasi langkah-langkah strategis bersama terutama dalam upaya penerapan ISPO secara menyeluruh, sehingga kebun plasma di Sulbar juga memenuhi ISPO," katanya.
Menurut dia, penerapan ISPO secara menyeluruh menjadi pekerjaan rumah terberat, namun harus dilakukan pengembangan secara tepat untuk meningkatkan daya saing dipasar Internasional. "Produksi kelapa sawit perlu diarahkan memenuhi standard dan memenangi persaingan dipasar global untuk mendapatkan kenaikan harga, agar harga layak didapatkan petani kelapa sawit kita, untuk meningkatkan kesejahteraannya," katanya.
Ia menyampaikan, selama ini telah mendengar bahwa harga kelapa sawit di Sulbar mengalami pasang surut, dan begitu juga dengan hasilnya dinilai tidak ada memberikan kontribusi terhadap pembangunan Sulbar, karena semua perusahaan sawit kantornya di Jakarta dan pajaknya masuk di Jakarta.
"Untuk kedepan, kita akan perbaiki pemeirntaha akan menemui direktur perusahaan sawit membangun kesepakatan dengan mereka mengenai upaya pembangunan komoditi sawit," katanya.
"Pemenuhan standar ISPO baru dilakukan oleh perusahaan (kebun inti) sedangkan petani kelapa sawit (plasma dan swadaya) belum dilakukan, ini akan menjadi komitmen pemerintaha agar sawit Sulbar memenuhi standar kualitasnya," kata Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar di Mamuju, Senin.
Ia mengatakan, secara nasional, diakui bahwa ditahun 2016 baru satu persen dari 40 persen kelapa sawit Indonesia yang dimiliki oleh petani yang telah bersitifikat ISPO.
"Kiranya peningkatan pemahaman mampu membangun komitmen bersama dan menjadi bagian dari implementasi langkah-langkah strategis bersama terutama dalam upaya penerapan ISPO secara menyeluruh, sehingga kebun plasma di Sulbar juga memenuhi ISPO," katanya.
Menurut dia, penerapan ISPO secara menyeluruh menjadi pekerjaan rumah terberat, namun harus dilakukan pengembangan secara tepat untuk meningkatkan daya saing dipasar Internasional. "Produksi kelapa sawit perlu diarahkan memenuhi standard dan memenangi persaingan dipasar global untuk mendapatkan kenaikan harga, agar harga layak didapatkan petani kelapa sawit kita, untuk meningkatkan kesejahteraannya," katanya.
Ia menyampaikan, selama ini telah mendengar bahwa harga kelapa sawit di Sulbar mengalami pasang surut, dan begitu juga dengan hasilnya dinilai tidak ada memberikan kontribusi terhadap pembangunan Sulbar, karena semua perusahaan sawit kantornya di Jakarta dan pajaknya masuk di Jakarta.
"Untuk kedepan, kita akan perbaiki pemeirntaha akan menemui direktur perusahaan sawit membangun kesepakatan dengan mereka mengenai upaya pembangunan komoditi sawit," katanya.