Quebec Kanada larang berhijab

id Quebec,Rancangan peraturan,Hijab

Salah satu pemandangan di sudut Kota Kanada. (Google.Co.Id/Dok)

Trenton, Kanada (ANTARA) - Dengar pendapat mengenai rancangan peraturan yang melarang lambang agama pada pekerjaan tertentu di Quebec dilanjutkan pada Selasa (14/5) dan satu kelompok penganjur mengatakan usul kontroversial itu telah mengakibatkan peningkatan pelecehan terhadap Muslimah.

Justice Femme, satu kelompok Montreal yang memberi dukungan buat perempuan, menyatakan organisasi itu menerima  40 telepon lebih dari perempuan yang memakai hijab sejak Bill 21 diperkenalkan pada Maret.

Rancangan peraturan tersebut akan melarang siapa saja di dinas pelayanan umum Quebec, termasuk guru, memakai lambang agama seperti hijab, salib Kristen dan kippa Yahudi saat menghadapi masyarakat umum.

Rancangan peraturan itu, yang dikatakan Pemerintah Quebec dirancang untuk memisahkan negara dari agama, meningkatkan celah yang dipandang banyak orang karena secara tidak adil ditujukan kepada kaum Muslimah yang memakai hijab.

Pada awal Mei, ratusan warga Montreal, Kanada, membentuk rantai manusia di sekitar gedung legislatif Quebec untuk memprotes peraturan itu.

Dengar pendapat tersebut, yang dilakukan oleh pejabat terpilih, adalah kesempatan buat banyak organisasi yang mendukung dan menentang rancangan peraturan itu untuk mengajukan argumentasi mereka, kata Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu sore.

Pada Selasa, Justice Femme menyerahkan temuannya demikian juga dengan Wali Kota Montreal Valerie Plante.

Di dalam satu pernyataan tertulis yang disiarkan sebelum wanita pejabat tersebut tampil, Plante mengatakan, "Sulit buat saya untuk menerima pembatasan hak dan kebebasan individu ini."

Para pejabat Justice Femme mengatakan rancangan peraturan tersebut berfungsi untuk menyoroti Islamfobia dan bentuk lain kebencian.

Organisasi itu menyebutkan empat kasus penyerangan fisik, termasuk dua upaya untuk merobek jilbab beberapa perempuan dan perbuatan meludahi seorang perempuan lain; enam kasus pelecehan di tempat kerja dan lebih dari 12 kasus perundungan di dunia maya.

Pada musim gugur, ketika rancangan peraturan tersebut pertama kali dipertimbangkan, Perdana Menteri Justin Trudeau menyuarakan penentangannya.

"Sebagaimana kalian sangat tahu, saya tidak mendukung pendapat bahwa negara mesti bisa memberitahu seorang perempuan apa yang bisa ia pakai, dan juga tidak apa yang tak bisa ia kenakan," kata Trudeau kepada wartawan.

Dengar pendapat itu berlangsung selama enam hari dan diperkirakan selesai pada 16 Mei.

Pemerintah berharap bisa melaksanakan Bill 21 pada pertengahan Juni.

Sumber: Anadolu Agency


 
Pewarta :
Editor: Laode Masrafi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar