Menguatkan Peran Rais Aam NU

Kamis, 25 Maret 2010 12:58 WIB

Makassar (ANTARA News) - Isu yang paling hangat dibicarakan para peserta muktamar (muktamirin) Nahdlatul Ulama (NU) ke-32 di Makassar, beberapa hari menjelang pemilihan rais aam dan ketua umum NU adalah bagaimana agar lembaga syuriah Nahdlatul Ulama semakin kuat.

Dukungan penguatan lembaga syuriah NU juga dibarengi semakin banyaknya dukungan pimpinan wilayah NU ke KH A. Sahal Mahfudh, menjadi rais aam NU sepanjang hayat.

Muktamirin yang berpegang pada tradisi lama NU, menuntut agar peran lembaga syuriah NU semakin diperkuat, dengan alasan agar NU tidak makin terombang-ambing dalam menyikapi dinamika sosial di Indonesia.

Selama ini lembaga syuriah, sebagai lembaga tertinggi di NU perannya kurang terlihat dalam dalam menyikapi perkembangan dinamika sosial baik di kalangan jamaah NU, umat Islam, maupun bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Dalam tata tertib (tatib) muktamar Selasa malam (23/3) lalu, ditetapkan pemilihan rais aam dan ketua umum tanfidziah NU dilakukan secara langsung, bebas dan rahasia. Pada pasal lain tatib juga disebutkan, seorang calon dinyatakan sah bila yang bersangkutan mendapat dukungan minimal 99 suara.

Apabila calon yang sah hanya satu orang, pimpinan sidang dapat menawarkan pengesahan secara aklamasi calon yang hanya satu-satunya itu. Namun, tatib itu bisa saja tidak berlaku bila komisi yang membahas AD/ART menentukan cara lain untuk memilih rais aam atau ketua umum tanfidziah.

KH Mustofa Bisri (Gus Mus), kiai kondang dari Jawa Tengah dalam keterangannya di sela-sela muktamar yang dikutip media lokal menyatakan bahwa sebaiknya KH Sahal Mahfudh ditetapkan kembali sebagai rais aam sampai akhir hayatnya.

Adalah KH Hasyim Asyari, KH Wahab Chasbullah dan KH Bisri Syamsuri yang pernah menjadi rais aam hingga akhir hayat mereka. Ketiganya adalah ulama besar yang tidak tertandingi wibawanya pada zaman yang berbeda.

Beberapa kiai sepuh NU lainnya seperti KH Muchid Muzadi dan KH Tholchah Hasan juga menyatakan ketidakberatan mereka akan tidak adanya pemilihan langsung.

Tholchah, yang namanya sempat masuk di bursa calon rais aam mendatang mengatakan bahwa ia setuju pemilihan rais aam melalui cara musyawarah sejumlah kiai sepuh NU ("Ahlul halli wal aqdi").

Pernyataan kiai Tholchah juga diamini oleh sobatnya, kiai Muchid Muzadi. Kalau demi kebaikan saya setuju saja. Tapi semua terserah para muktamirin, lanjut kiai Muchid.

Penggunaan cara musyawarah "ahlul halli wal aqdi" pernah terjadi pada Muktamar tahun 1984 di Situbondo ketika cara tersebut digunakan untuk 'menyingkirkan' ketua umum Tanfidziah kala itu, KH Idham Chalid dan menggantikan dengan sosok muda Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Sementara itu KH Sahal Mahfudh, kiai asal Pati, Jawa Tengah sendiri menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada muktamirin.

Jelaslah kalau cara musyawarah ala NU tersebut yang digunakan oleh panitia muktamar kali ini, maka peluang KH Hasyim Muzadi akan tertutup. Bisa jadi cara itu akan mendapat tentangan keras dari para pendukung KH Hasyim Muzadi, yang masih menjabat sebagai Ketua Umum PBNU saat ini.

Trauma pilpres

Aroma penolakan terhadap Hasyim Muzadi sebenarnya sudah terang-terangan terlihat baik di saat muktamar berlangsung maupun demo-demo elemen pemuda NU yang turun ke jalan untuk menentang pencalonan KH Hasyim Muzadi menjadi kandidat rais aam NU periode mendatang.

Bisa diduga penentangan kelompok yang berseberangan dengan Kiai Hasyim itu menyoroti keterlibatan kiai asal Jawa Timur itu dalam pencalonan presiden mendampingi Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri di pemilihan presiden 2004 lalu.

Kekalahan pasangan Mega-Hasyim oleh pasangan SBY-JK diyakini sebagian jamaah NU sebagai sebagai cerminan dari ketidakpercayaan pendukung NU sendiri pada karakter Hasyim Muzadi.

Di sisi lain, kepemimpinan KH Hasyim Muzadi sebagai ketua umum tanfidziah untuk kedua kalinya pasca muktamar lima tahun lalu, sempat berseberangan jalan dengan tokoh sentral NU, Gus Dur.

Gus Dur ketika itu terang-terangan menyatakan ketidaksukaannya kepada KH Hasyim Muzadi, meski akhirnya perseteruan keduanya diakhiri dengan cara silaturahim ala NU.

Kepemimpinan KH Hasyim Muzadi selama dua periode di NU bukannya tidak memberi arti yang besar bagi jamiah NU. Lihatlah misalnya bagaimana, KH Hasyim berupaya keras membangkitkan kembali spirit jamaah NU pasca dilengserkannya Gus Dur dari jabatan prersiden RI.

Paling tidak, Hasyim berhasil meredam suasana di daerah-daerah agar tidak terjadi konflik horizontal antara jamaah NU dengan jamaah Muhammadiyah.

KH Hasyim Muzadi dan pengurus NU lainnya juga aktif menyelenggarakan konferensi internasional yang mengundang tokoh-tokoh Islam dari berbagai belahan dunia. Pada saat pascaserangan teror ke menara kembar World Trade Center (WTC) di New York pada 11 September, KH Hasyim Muzadi dengan didukung pemerintah Indonesia mengadakan konferensi internasional tentang Islam untuk meyakinkan masyarakat global dengan kampanye Islam sebagai agama "rahmatan lil alamin".

Berbagai dialog internasional maupun nasional antar-religi juga diselenggarakan oleh PBNU di masa kepemimpinan KH Hasyim Muzadi, kiranya bisa dicatat sebagai unsur positif bagi kiai Hasyim.

Mulai memanas

Di arena muktamar di Asrama Haji Sudiang sendiri ada pihak tertentu yang menyebar selebaran bertajuk Sudiang Pos kepada peserta muktamar.

Isinya membuat 'panas' muktamar NU ke-32 di Makassar, mirip dengan situasi muktamar NU-ke 29 di Cipasung, Jawa Barat pada tahun 1994 lalu

Wal hasil, muktamar NU juga sarat dengan isu-isu politik yang tidak jelas kebenarannya. Isu-isu seperti kandidat A atau B didukung Cikeas atau partai politik lainnya bukanlah hal yang aneh. Isu kedekatan para kandidat baik kandidat rais aam maupun kandidat ketua umum tanfidziah dengan sejumlah menteri atau bahkan presiden menjadi 'bunga-bunga' muktamar.

Isu usang yang mengajak NU kembali ke khittah tampaknya menjadi kurang menarik, atau paling tidak hanya sebuah pernyataan tempelan yang terkadang dirasakan bertentangan dengan kenyataan sehari-hari oleh jamaah NU di seluruh Tanah Air.

Sejumlah peserta misalnya baik secara pribadi maupun dalam kapasitas pimpinan wilayahnya terus mempertanyakan hubungan NU dengan politik praktis.

Namun demikian, independensi NU sebagai organisasi Islam terbesar yang mengusung faham Ahlussunah wal jamaah bukan berarti para tokoh dan kader NU apolitis.

Hanya saja, NU secara kelembagaan harus mampu mengambil jarak dengan politik praktis, termasuk dengan partai-partai politik agar pimpinan PBNU tidak terkesan partisan atau prokepentingan politik tertentu.

Jamaah NU maupun bangsa Indonesia menunggu hasil Muktamar ke-32 NU di Makassar ini agar dapat memberikan mekanisme yang tegas dan tepat bagi kader-kader NU.

NU di masa mendatang juga diharapkan tetap menjadi organisasi 'penjaga moral' bangsa, sekaligus berada di garda terdepan dalam menjadikan cita-cita Indonesia menjadi pusat peradaban Islam di dunia sebagaimana yang disampaikan oleh Rais Aam NU KH Sahal Mahfudh dalam pidato pembukaan Muktamar ke -32 NU, Selasa lalu (22/3) di gedung Celebes Convention Center (CCC). (T.F003/T010)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.