Tanri Abeng: Politik ekonomi harus diubah

id pengamat ekonomi dan mantan Menteri BUMN Tanri Abeng, bedah buku oleh Bank Indonesia wilayah Sulsel, Makassar

Tanri Abeng: Politik ekonomi harus diubah

Pengamat ekonomi dan juga mantan Menteri BUMN Tanri Abeng (kanan) disela kegiatan Bedah Buku yang digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan di Makassar, Rabu (18/9/2019). ANTARA Foto/ Suriani Mappong

Politik ekonomi harus dirubah dengan mengetengahkan apa yang saya namakan politik ekonomi inklusif artinya jangan hanya konglomerat yang maju, tapi usaha-usaha rakyatpun harus maju
Makassar (ANTARA) - Pengamat ekonomi dan juga mantan Menteri BUMN Tanri Abeng mengatakan, politik ekonomi Indonesia harus diubah menjadi politik ekonomi inklusif.

"Politik ekonomi harus dirubah dengan mengetengahkan apa yang saya namakan politik ekonomi inklusif artinya jangan hanya konglomerat yang maju, tapi usaha-usaha rakyatpun harus maju," kata Tanri disela kegiatan Bedah Buku yang digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan di Makassar, Rabu.

Alasan Tanri terkait hal itu, karena usaha-usaha rakyat inilah yang paling banyak yakni mencapai 56 juta usaha-usaha rakyat.

Selama ini, lanjut dia, usaha-usaha rakyat tidak boleh maju karena politik ekonomi tidak memberikan atensi khusus tentang pengembangan usaha-usaha kecil ini.

Dia mengatakan, usaha-usaha kecil itu akan berdaya jika berkolaborasi dan membentuk Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR), karena badan inilah yang dinilai paling mampu meningkatkan pendapatan negara.

"Karena sumber-sumber pendapatan negara itu ada tiga, BUMN, swasta dan BUMR, karena kalau itu dapat dieksploitir secara optimal, maka pendapatan negara akan meningkat," katanya.

Kendati demikian, lanjut Tanri, yang lebih penting lagi dari adanya BUMR itu nanti proses pendapatan itu akan terjadi dan tidak dinikmati oleh segelintir manusia Indonesia saja, tetapi merata seluruh rakyat Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut, dibutuhkan organisasi untuk menghimpun usaha-usaha rakyat itu melalui BUMR. Jadi, apabila negara punya Badan Usaha Milik Negara, maka rakyat mempunyai Badan Usaha Milik Rakyat, namun inipun perlu dukungan dari pemerintah.
Suasana kegiatan Bedah Buku yang digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan di Makassar, Rabu (18/9/2019). ANTARA Foto/ Suriani Mappong
Pewarta :
Editor: Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar