BPPD : fungsi koordinasi Disbudpar Sulsel sangat lemah

id BPPD Sebut Fungsi Koordinasi Disbudpar Sulsel Sangat Lemah

BPPD : fungsi koordinasi Disbudpar Sulsel sangat lemah

Direktur Eksekutif BPPD Sulsel Hendra Nick Arthur (kiri) bersama Kepala Dinas Disbudpar Sulsel Denny Irawan (kanan). ANTARA FOTO/Muh Hasanuddin

Makassar (ANTARA) - Direktur Eksekutif Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Sulawesi Selatan Hendra Nick Arthur menyatakan fungsi koordinasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sulsel sangat lemah.

"Banyak permasalahan mengenai kepariwisataan kita di Sulsel dan kami menilai dunia pariwisata Sulsel itu jalan di tempat tidak ada perubahan, tidak inovasi dan dukungan," ujar Hendra Nick Arthur di Makassar, Rabu.

Ia mengatakan permasalahan mengenai terpusatnya wisatawan baik domestik maupun mancanegara di beberapa daerah saja menandakan adanya informasi yang kurang berjalan maksimal.

Dia mencontohkan fungsi koordinasi antara pemerintah dalam hal ini Disbudpar Sulsel dengan para pelaku usaha industri pariwisata maupun pemerintah daerah kurang berjalan sesuai harapan.

Ia mengaku, pihaknya di BPPD Sulsel telah banyak berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan di sektor pariwisata termasuk pemerintah daerah. Bahkan dari beberapa laporan yang diterimanya jika Disbudpar Sulsel sebagai leading sektor tidak pernah melibatkan daerah.

"Ada banyak pelaku industri pariwisata dan pemerintah daerah mengeluh kepada kami dan juga anggota DPRD Sulsel terkait dengan fungsi koordinasi dari Disbudpar Sulsel. Ini penting kita bahas demi kemajuan industri pariwisata kita di Sulsel," katanya.

Mantan jurnalis LKBN Antara ini menyatakan jika Disbudpar Sulsel terlalu sibuk dengan program yang baru sementara sejumlah program kerja yang diusulkan pelaku industri belum ada sinkronisasi sama sekali.

"Kita ini malu, Dispar Makassar kelihatannya sudah siap dengan konsep 'Makassar and Beyond'. Mereka justru bisa mengakomodir kepentingan kabupaten yang lain. Ini yang perlu jadi perhatian kedepannya," terangnya.

Hendra bahkan mendukung sikap legislatif provinsi yang akan melakukan evaluasi program kepariwisataan khususnya program yang tidak terintegrasi dengan program kerja di Kabupaten dan kota di Sulsel.

"Pelibatan instansi vertikal lainnya seperti Bank Indonesia, OJK, Poltekpar Makassar dan lembaga lainnya kelihatannya masih belum terintegrasi dengan program di tingkat provinsi. OPD yang bersangkutan terkesan lupa jika fungsi di tingkat provinsi itu perwakilan dari pusat," tuturnya.



Selain itu, dinas terkait selama ini hanya terjebak dengan kegiatan branding yang bersifat even, sementara promosi dalam bentuk advertising dan selling khususnya memfasilitasi pelaku industri melakukan kegiatan B to B, B to C hingga G to B masih belum jadi prioritas.

"Kabupaten dan kota butuh variasi paket atau produk yang bimbingannya ada di provinsi. Ini yang kami anggap fatal. Jika OPD di tingkat provinsi tidak menjalankan fungsi koordinasi dan kerjasama secara maksimal," ucapnya


 
Pewarta :
Uploader: Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar