Tim Lemhanas Kesulitan Mengumpulkan Data di Sulbar

Jumat, 23 April 2010 09:38 WIB

Mamuju (ANTARA News) - Tim survey lembaga ketahanan nasional (Lemhanas) kesulitan mengumpulkan data untuk melakukan penelitian ketahanan nasional tahap IV di Provinsi Sulawesi Barat.

Ketua tim survey lemhanas Provinsi Sulbar, Mahmud Subarka di Mamuju, Jumat, mengatakan, survey yang akan dilakukan tim dari Lemhanas Sulbar akan berlansung selama dua minggu, dari tanggal 19 April hingga 3 Mei 2010 yang akan mendata delapan aspek negara atau Gatra negara diantaranya aspek ideologi, demografi, geografi, ekonomi, dan politik.

Kemudian akan melakukan survey terhadap sumber kekayaan alam, pertahanan dan keamanan serta kondisi sosial budaya yang ada di Sulbar.

Menurut Mahmud, sejumlah pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dilingkup Pemerintah Provinsi Sulbar, yang berwenang menguasai data yang akan dikumpulkan tim survey Lemhanas tidak memiliki data yang dinginkan untuk survey sekali dalam setahun tersebut.

"Tim survey kami kesulitan dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan berkaitan dengan survey ketahanan nasional, karena sejumlah SKPD di wilayah Sulbar tidak memiliki data yang dibutuhkan," katanya.

Menurut dia, hampir di setiap instansi pemerintah di wilayah ini tidak mampu memberikan data kepada tim survey yang membutuhkan, padahal data yang dibutuhkan adalah data jumlah yang sifatnya sangat mudah.

Ia mencontohkan, pada Dinas Pehubungan dan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) yakni pada bidang komunikasi dan informasi tidak memiliki data yang dibutuhkan tim survey.

Justru kata dia, pejabat di Bidang Kominfo meminta kepada Lemhanas data mengenai kondisi wilayahnya, ini artinya pejabat di Sulbar belum menguasai tehnik pengumpulan riset dan data menyankut aspek pembangunan di Sulbar.

"Tidak adanya koordinasi diantara pejabat SKPD di Sulbar dengan pemerintah ditingkat Kabupaten membuat pemerintah kesulitan dalam melakukan pendataan sehingga tidak memiliki data, begitu alasan pejabat yang tidak mampu memberikan data valid," katanya.

Oleh karena itu ia menyarankan kepada pemerintah di Sulbar untuk segera berbenah diri dan melakukan evaluasi dengan membuat pelatihan riset dan data agar data yang dibutuhkan dapat disiapkan ketika dibutuhkan negara.

"Kami yakin bukan hanya Lemhanas yang akan kesulitan dalam mencari data tetapi semua elemen yang ada di wilayah ini juga akan kesulitan jika ingin mencari data menyangkut pembangunan di daerah ini," katanya. (T.KR-MFH/F003)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.