Gubernur Sulsel Serahkan DIPA ke SKPD
Makassar (ANTARA Sulsel) - Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2009 ke masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan instansi sektoral lainnya bernilai RP19,93 triliun.
DIPA Sulsel tahun 2009 yang diserahkan di ruang pola kantor Gubernur Sulsel, Rabu, jumlahnya meningkat 13,34 persen dari DIPA tahun 2008 yang mencapai RP17,58 triliun.
Alokasi anggaran tahun ini terdiri atas dana sektoral RP8,17 triliun, dana Dekonsentrasi RP1,48 triliun, Tugas Pembantuan RP694 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) RP8,26 triliun dan Dana Alokasi Khusus (DAK) RP1,32 triliun lebih.
Anggaran yang dialokasikan di Sulsel tertuang dalam 548 DIPA akan dikelola 771 satuan kerja.
Gubernur Syahrul Yasin Limpo mengingatkan agar pengelola anggaran mampu mengamankan dana dari unsur kebocoran dan penyelewengan dan percepatan pelaksanaan anggaran harus segera dilakukan supaya roda perekonomian dapat berjalan lebih cepat.
Mekanisme revisi dokumen anggaran juga harus disederhanakan agar pelaksanaan anggaran tidak tertunda lama, katanya dan menambahkan, para kuasa pengguna anggaran segera menunjuk pejabat pengelola keuangan dengan memperhatikan kompetensi dan keahliannya.
"Langkah efisiensi dan penghematan perlu dilakukan dengan rasional dan penuh kesungguhan, termasuk pelaporan harus menjadi prioritas dalam mekanisme pelaksanaan setiap kegiatan," katanya.
Syahrul mengingatkan bahwa ada tiga prioritas pembangunan nasional yang perlu mendapat perhatian di daerah ini yakni peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan pedesaan, percepatan pertumbuhan yang berkualitas dengan memperkuat daya tahan ekonomi dengan dukungan sektor pertanian, infrastruktur dan energi.
"Tidak kalah pentingnya adalah peningkatan upaya anti korupsi, reformasi birokrasi, pemantapan demokrasi, pertanahan dan keamanan dalam negeri," tandasnya.
Penyerahan DIPA tahun 2009 dihadiri Muspida Sulsel, Ketua DPRD Sulsel, H M Roem, Wakil Gubernur Agus Arifin Nu'mang dan sejumlah pejabat teras setempat. (T.PK-HK/S016)
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
