Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebutkan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah membuktikan bahwa KPK tidak menjadi lemah.
"Ya, menurut saya bagus. Berarti tidak ada yang berubah drastis dari berlakunya undang-undang (UU KPK baru) itu," katanya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu.
Dahulu, Mahfud mengaku termasuk yang tidak mendukung revisi UU KPK, tetapi ketika sudah tahapan berjalan sesuai ketatanegaraan dan diundangkan harus dilaksanakan.
Ia mengharapkan dengan berlakunya UU Nomor 19/2019 sebagai hasil revisi UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak membuat KPK menjadi lemah.
Keberadaan Dewan Pengawas dalam UU KPK baru itu, kata dia, juga membuat banyak pihak khawatir KPK tidak lagi sekuat dulu, termasuk dalam melakukan OTT karena harus atas seizin Dewas.
"Karena di UU tersebut disebut harus dengan izin Dewas. Nah nanti itu bisa bocor. Ini ternyata tidak kan? Artinya, bisa OTT dan Dewasnya bisa cepat memberi persetujuan dan tidak bocor sehingga OTT tetap jalan," katanya.
Ada pula anggapan bahwa OTT terhadap Bupati Sidoarjo itu merupakan sisa hasil kerja KPK periode sebelumnya, namun Mahfud berpendapat OTT itu merupakan hasil kerja KPK periode baru.
"Bahwa diintipnya sejak dulu ya mungkin. Tetapi, bahwa kebijakan boleh OTT itu sejak tanggal 19 Desember sepenuhnya kewenangan Dewas. Ternyata OTT ini tidak bocor dan bisa dilakukan," katanya.
Artinya, kata Mahfud, sampai hari ini minimal sudah ada tanda bahwa Dewas KPK dan komisioner KPK bekerja proporsional, termasuk melakukan OTT jika diperlukan.
Sebelumnya, KPK menangkap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dalam kegiatan operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Selasa (7/1).
"KPK telah mengamankan seorang kepala daerah dan beberapa pihak lainnya di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (7/1).
Ali menyatakan, penangkapan terhadap Bupati Sidoarjo tersebut terkait pengadaan barang dan jasa.
"Terkait pengadaan barang dan jasa," kata Ali.
Berita Terkait
Menko Polhukam ungkap mayoritas pengaduan masyarakat soal sengketa lahan
Kamis, 18 April 2024 13:34 Wib
Menko Hadi pastikan hasil rekapitulasi nasional Pemilu 2024 selesai besok
Selasa, 19 Maret 2024 14:55 Wib
Kemenko Polhukam deteksi pergerakan massa yang menolak hasil pemilu
Jumat, 15 Maret 2024 14:03 Wib
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto pastikan hasil rekapitulasi nasional selesai tepat waktu
Kamis, 14 Maret 2024 14:04 Wib
Kemenko Polhukam minta Pemkab Luwu Timur berkomitmen berantas pertambangan ilegal
Kamis, 7 Maret 2024 19:50 Wib
Menko Polhukam: Pemerintah mematuhi putusan MK soal Pilkada
Selasa, 5 Maret 2024 17:38 Wib
Hadi Tjahjanto ungkap dua prioritas kerja sebagai Menko Polhukam
Rabu, 21 Februari 2024 17:57 Wib
Hadi Tjahjanto ingin jaga situasi kondusif hingga jadwalkan pertemuan dengan Mahfud MD
Rabu, 21 Februari 2024 13:46 Wib