"Rumah Nusantara" dapat Mengeliminasi Konflik

Kamis, 24 Juni 2010 14:13 WIB

Makassar (ANTARA News) - Kehadiran "Rumah Nusantara" yang diprakarsai Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dinilai dapat mengeliminasi konflik baik terkait dengan persoalan agama, etnis dan sebagainya.

"Keberadaan Rumah Nusantara ini sangat penting dan relevan saat ini dan ke depan, karena melalui wadah tersebut diharapkan dapat mengeliminasi konflik," kata Direktur Center of Information and Communication Studies (CICS) Sulsel Hidayat Nahwi Rasul di Makassar, Kamis.

Dia mengatakan, Rumah Nusantara hadir dalam menghadapi kemajemukan Indonesia, apalagi dewasa ini berkembang jejaring sosial akibat kemajuan media elektronik dan teknologi informasi (TI).

Menurut dia, demikian majunya perkembangan teknologi informasi (TI) dan makin populernya jejaring sosial serta media massa yang demikian bebasnya, dapat menjadi pemicu konflik.

"Karena itu, makin banyak forum untuk merekatkan kerukunan, makin baik agar semua elemen masyarakat dapat terjangkau dan memiliki forum untuk bersosialisasi," katanya.

Lebih jauh Hidayat mengatakan, sepanjang wadah itu tidak dijadikan tujuan politik, pihaknya yakin wadah tersebut akan langgeng dan kontributif terhadap pembangunan Indonesia saat ini dan ke depan.

"Penduduk Indonesia cukup banyak yakni sekitar 230 juta, jadi kalau hanya ada dua atau tiga forum untuk memperkuat kerukanan antar umat beragama atau pun etnis, rasanya masih kurang," ujarnya.

Sementara itu, Husaimah Husein, Badan Pekerja dari Lembaga Studi Kebijakan Publik di Makassar mengatakan, upaya pemerintah untuk menghadirkan Rumah Nusantara di daerah ini harus dibarengi kejelasan pemanfaatan dan perhatian siapa yang akan mengelolanya.

"Rumah Nusantara akan menjadi tempat perundingan, membicarakan sesuatu hal yang dinilai berpotensi konflik, atau yang masih merupakan bahaya laten," katanya.

Menurut Husaimah, sebenarnya persoalan konflik tidak selama membutuhkan campur tangan pemerintah, melainkan peran stakeholder harus lebih banyak. Karena harus disadari bahwa biasanya konflik itu penyebabnya tidak tunggal.

"Karena itu pengurusnya, harus benar-benar yang kompeten dan bisa bersikap netral agar lembaga itu tidak hanya menjadi ikon dalam menyelesaikan konflik," katanya. (T.S036/Z003)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.