Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan memblokir 80 domain situs entitas tidak memiliki izin usaha sebagai pialang berjangka dari Bappebti pada Maret 2020 agar dalam operasionalnya tidak merugikan masyarakat.
Dengan diblokirnya domain situs entitas tersebut maka secara kumulatif sampai dengan triwulan pertama tahun 2020, Bappebti telah memblokir 103 domain situs.
“Meskipun saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, hal tersebut tidak menghalangi dan mengurangi semangat Bappebti untuk memberantas kegiatan perdagangan berjangka komoditi (PBK) tak berizin dari Bappebti. Di tengah pandemi ini, pengawasan dan pemantauan terhadap penawaran investasi di bidang PBK tidak boleh lemah. Masyarakat harus tetap dilindungi dari kegiatan ilegal di bidang PBK yang berpotensi merugikan,” kata Kepala Bappebti Tjahya Widayanti dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.
Tjahya menambahkan, sesuai arahan pemerintah untuk menghentikan sementara kegiatan perkantoran saat ini sebagai pencegahan penyebaran COVID-19, aparatur sipil negara (ASN) bekerja dari rumah atau work from home. Meski bekerja dari rumah, tidak berarti ASN tidak melakukan pengawasan.
Mereka, katanya, harus tetap menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, antara lain melakukan pengamatan dan pengawasan terhadap pihak-pihak yang melakukan kegiatan di bidang PBK, termasuk memblokir domain situs entitas yang tidak memiliki izin dari Bappebti.
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti, M. Syist, menyatakan dengan perkembangan teknologi saat ini, pengawasan dan pemantauan aktivitas entitas ilegal di bidang PBK dapat dilakukan di mana saja.
Pemblokiran yang selama ini dilakukan bertujuan agar situs tersebut tidak dapat diakses di wilayah Indonesia, sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa konten situs entitas ilegal tersebut melanggar undang-undang. Dengan demikian, masyarakat dapat berhati-hati dan waspada terhadap segala bentuk penawaran investasi.
Sebelum berinvestasi, katanya, masyarakat diharapkan selalu melakukan pengecekan atas legalitas pialang berjangka dan kewajaran keuntungan yang ditawarkan.
"Selain itu, masyarakat diharapkan untuk tidak tergiur dengan janji keuntungan di luar kewajaran, serta mempelajari terlebih dahulu mekanisme transaksi, untung, dan ruginya. Jadi, investasi tersebut harus memiliki legalitas yang jelas dan memberikan keuntungan yang logis,” kata M. Syist.
Untuk mengetahui legalitas pialang berjangka, dapat dilihat melalui situs web https://www.bappebti.go.id.
Berita Terkait
Kemendag sosialisasikan peluang kemitraan untuk tingkatkan ekspor Sulsel
Rabu, 3 April 2024 6:10 Wib
Pemprov Sulbar mengusulkan peralatan pengujian CPO ke Kemendag
Rabu, 28 Februari 2024 13:52 Wib
Gubernur Sulsel koordinasikan pembangunan pasar di Luwu Timur dengan Kemendag
Selasa, 23 Januari 2024 19:37 Wib
Kemendag pastikan harga bahan pokok stabil dan inflasi terkendali
Selasa, 26 Desember 2023 12:55 Wib
Kemendag : Indonesia deklarasi sebagai pusat fesyen muslim dunia 2024
Rabu, 20 Desember 2023 8:39 Wib
Mendag : Harga Minyakita masih dibahas di rapat Kemenko Perekonomian
Kamis, 30 November 2023 13:12 Wib
Kemendag luruskan Tiktok Shop tidak ditutup tapi ditata kembali
Jumat, 24 November 2023 12:40 Wib
Pemerintah siapkan regulasi baru untuk jasa titip
Rabu, 1 November 2023 13:25 Wib