Honor Pansel KIP Sulsel Belum Dibayar

Kamis, 19 Agustus 2010 16:02 WIB

Makassar (ANTARA News) - Honor bagi lima tim panitia seleksi calon anggota Komisi Informasi Publik Sulawesi Selatan hingga kini belum dibayarkan oleh pemerintah setempat.

"Filosofis kami selaku orang akademis, adalah bekerja dulu setelah ada SK dari Gubernur 16 juni. Kalau honor, belum ada satu sen pun kami terima, meski sudah 50 persen selesai," kata Ketua Pansel KIP Prof Dr Sadly AD saat rapat kerja dengan Komisi D DPRD Sulsel di Makassar, Kamis.

Bersama dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Pansel menyampaikan kepada Komisi D, tentang tahapan seleksi KIP yang sudah dilalui maupun seleksi, psikotes, dinamika kelompok dan wawancara yang baru akan dilaksanakan 30-31 Agustus.

Permasalahannya, KIP tidak diangngarkan pada APBD Sulsel 2010, sementara dibutuhkan anggaran untuk seleksi psikotes dan dinamika kelompok yang dilaksanakan oleh lembaga psikologi Unhas untuk memilih 15 orang dari 38 kandidat.

Selama seleksi administrasi dari 1-9 Juli, pansel menetapkan 74 dari 113 pendaftar dinyatakan lulus untuk mengikuti tahapan tes objektif.

Selanjutnya, Pansel akan menyerahkan 15 nama kepada Gubernur dan Komisi D DPRD untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan guna menetapkan lima anggota KIP Sulsel.

"Kita berharap Pak Gubernur memperhatikan ini melalui dana antisipasi khusus, karena tidak ada pos anggaran di Dishubkominfo karena tidak diprogramkan pada APBD pokok. Kalau tidak bisa, maka akan dimasukkan pada APBD Perubahan," kata Anggota Komisi D Andi Sugiarti Mangunkarim.

Sementara, anggota Komisi D Burhanuddin Baharuddin, mengatakan tidak mungkin mengharapkan APBD Perubahan untuk membiayai seleksi KIP, sebab penetapannya masih lama, kecuali jadwal seleksi diundur.

Ia juga mengingatkan kepada Pansel agar berhati-hati pada seleksi administrasi dengan mewaspadai adanya calon titipan dari partai politik. (T.pso-099/S016)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.