Wagub Usulkan Dana Bantu Korban Bencana

Selasa, 2 November 2010 05:17 WIB

Mamuju (ANTARA News) - Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Amri Sanusi, mengusulkan agar anggaran untuk korban bencana di sejumlah daerah di tanah air dianggarkan dalam APBD Perubahan daerah itu pada 2010.

Wagub Sulbar, Amri Sanusi di Mamuju, Senin, mengatakan, pemerintah di Sulbar sebaiknya menganggarkan bantuan untuk korban bencana di tanah air seperti korban Gunung Merapi, banjir di Wasior dan Tsunami di Mentawai Provinsi Sumatera Barat.

Ia mengatakan, anggaran bantuan bencana memang sudah tersedia di APBD Provinsi Sulbar sehingga mesti dianggarkan kepada korban bencana ditanah air yang saat ini sangat membutuhkan pertolongan.

Oleh karena itu ia mengatakan, pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh dalam rangka pemberian anggaran untuk korban gempa ditanah air tersebut melalui APBD Sulbar.

"Gubernur sedang berada diluar daerah dan akan tiba di Sulbar satu atau dua hari mendatang, ketika beliau datang maka secepatnya, akan dilakukan koordinasi untuk membahas bantuan yang akan diberikan kepada korban bencana disejumlah wilayah ditanah air,"katanya.

Ia mengaku sangat mendukung langkah sejumlah pegawai dilingkup Pemprov Sulbar yang berinisiatif telah menggalang dana untuk korban bencana yang ada di tanah air begitupun masyarakat serta mahasiswa di Sulbar yang saat ini juga menggalang dana untuk korban bencana.

"Kita semua harus membantu meringankan beban saudara kita ditanah air yang sedang dilanda musibah karena bagaimanapun mereka yang saat ini berada dipengunsian sangat membutuhkannya,"katanya.

Ia mengatakan, pemerintah di Sulbar turut berbelasungkawa kepada korban bencana ditanah air dan berharap dermawan didaerah ini dapat memberikan bantuan kepada mereka.

"Mereka semua yang menjadi korban bencana di tanah air harus diringankan bebannya dengan diberikan bantuan," katanya.(T.KR-MFH/M027)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.