Kata "Gratis" Pendidikan Gratis Sulsel Berkonotasi Murahan
Makassar (ANTARA News) Fraksi Golkar DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam pemandangan umumnya menilai, kata gratis dari pendidikan gratis berkonotasi murahan.
Kata gratis sesudah kata pendidikan berkonotasi murahan, tidak berkualitas dan tidak mampu bersaing, ujar H Ambas Syam, juru bicara Fraksi Golkar DPRD Sulsel pada sidang Paripurna, empat rancangan peratutan daerah (Ranperda), di Makassar, Kamis.
Menurut Fraksi Golkar, dari hasil telaah dan studi banding yang dilakukan pansus, tidak ditemui kata pendidikan gratis, tetapi yang ada adalah pendidikan bersubsidi.
Golkar juga memandang, bahwa perlu ada batasan pengertian mengenai kata gratis antara pemahaman masyarakat dengan yang dimaksudkan pemerintah.
Memasuki tahun kedua ujicoba pendidikan gratis di Sulsel, Fraksi Golkar menilai mutu pendidikan dilihat dari isi dan proses pembelajaran, kompetensi luaran, tenaga pendidik, sarana dan prasarana, pembiayaan dan penilaian masih kurang terjamin dan terpantau dengan baik.
Sementara itu Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) meminta agar ada batasan ranperda tentang pendidikan gratis agar kewenangan pusat dan kabupaten/kota tidak tumpang tindih.
Fraksi PPP juga mempertanyakan sebab Pemprov tidak memfokuskan diri pada Pendidikan Gratis tingkat menengah yang belum dituntaskan oleh pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota.
Untuk menghindarkan pembiayaan sekolah yang tidak tumpang tindih, Fraksi Persatuan Demokrasi Kebangsaan (FPDK) mengatakan agar alokasi pembiayaan untuk setiap sekolah diakomodir berdasarkan sumber pembiayaannya.
Menurut pemandangan FPDK, perlu ada aturan yang lebih jelas dan terinci tentang tidak adanya pungutan yang dilakukan sekolah terhadap siswa, agar tidak terjadi lagi pungutan yang dilakukan sekolah terhadap siswa dengan berbagai dalih. (M-SU/F003)
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
