Warga Desak Aparat Mediasi Kasus Penyegelan Sekolah

id penyegelan sekolah, sd sondoang, mamuju sulbar

Mamuju (ANTARA News) - Sejumlah warga di Desa Sondoang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, mendesak apa pemerintah setempat untuk segera memediasi kasus penyegelan sekolah dasar di daerahnya yang hingga kini belum menemui titik terang.

H Hasan, salah seorang tokoh masyarakat Desa Sondoang, di Mamuju, Minggu, mengatakan, penyegelan sekolah dasar (SD) di Sondoang masih berlanjut yang hingga kini belum ada titik temu antara ahli waris yang melakukan penyegelan dan pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kecamatan Kalukku.

Akibatnya, kata dia, ratusan siswa SD didaeranya terkatung-katung karena tak memiliki gedung alternatif untuk digunakan sebagai tempat proses belajar mengajar.

"Kami tentu sangat prihatin dengan dilakukan penyegelan gedung SD ini. Mestinya kedua belah pihak saling memberi ruang sehingga proses belajar mengajar tetap berlangsung,"kata dia.

Namun yang terjadi saat ini, kata dia, penyegelan sekolah itu tetap berlangsung tanpa melahirkan solusi yang bijaksana.

"Kami telah memberikan sumbangsi saran kepada pemilik lahan agar bisa memberikan kebijaksanaan tanpa mengganggu aktivitas belajar mengajar. Namun, saran itu tampaknya diabaikan oleh ahli waris yang mengklaim sebagai pemilik lahan diatas bangunan sekolah ini,"papar dia.

Karenanya, kata dia, campur tangan pemerintah kabupaten Mamuju sangat diharapkan untuk memediasi persoalan itu agar para anak didik bisa kembali bersekolah.

"Sudah lebih sepekan anak-anak tidak belajar. Ini sangat memprihatinkan karena menyangkut kepentingan dan masa depan anak-anak kita,"ucap Hasa.

Hal senada dikatakan, Anca, salah seorang tokoh pemuda Sondoang, mengatakan, ratusan siswa terpaksa tidak bisa melaksanakan aktifitas proses belajar pasca-penyegelan oleh ahli waris pemilik lahan di atas bangunan sekolah itu.

"Kami tidak tahu secara pasti bagaimanan kronologisnya sehingga pemerintah membangun SD di atas lahan tersebut. Namun, menurut informasi yang berkembang bahwa sebelumnya pemilik lahan telah menghibahkan kepada pemerintah,"katanya.

Meski begitu, ahli waris ini tetap menuntut pemerintah Kabupaten Mamuju untuk memberikan ganti rugi lahan, apalagi tidak ada bukti tertulis telah dilakukan penyerahan hibah kepada pemerintah.

Anca yang juga salah seorang mahasiswa dari Universitas Tomakaka Mamuju ini mengatakan, ratusan siswa menjadi korban atas kasus sengketa lahan tersebut yang hingga kini belum ada penyelesaiannya.

Karena itu, kata dia, Pemkab Mamuju diharapkan tidak tutup mata atas sengketa lahan sekolah tersebut sehingga ratusan siswa yang terlantar itu bisa kembali mengikuti proses belajar mengajar.

"Kami tentu menyesalkan pemerintah yang lamban mengatasi masalah ini. Mestinya, pemerintah langsung bergerak cepat untuk mengatasi kasus ini untuk menyelamatkan proses belajar mengajar yang sudah tertunda sejak satu pekan itu,"terangnya.(T.KR-ACO/M019) 
Pewarta :
Uploader: Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar