Komisi VIII DPR Evaluasi Pembangunan Sulbar

Senin, 11 April 2011 19:41 WIB

Mamuju (ANTARA News) - Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat RI, melakukan evaluasi atas capaian pembangunan yang telah dilaksanakan di provinsi Sulawesi Barat.

"Kunjungan kerja komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada reses masa persidangan III tahun sidang 2010-2011, memilih Sulbar untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai apa yang menjadi tugas kewenangan kami," kata Ketua tim rombongan komisi III DPR RI H Abdul Kadir Karding saat berada di Mamuju, Senin.

Menurut dia, komisi III memiliki fungsi legislasi, pengawasan dan penggunaan anggaran di daerah. Karenanya, pada masa reses kali ini, DPR akan melihat sejauh mana pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulbar.

Untuk diketahui, kata dia, tugas pengawasan Komisi VIII DPR meliputi bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, penanggulangan bencana serta badan amil zakat.

"Tugas Komisi VIII DPR sangat mulia karena menangani persoalan sosial dan persoalan akhirat. Ini harus kita urus dan jangan sampai salah urus," ucapnya.

Oleh karena itu, dalam kunjungan kerja tersebut ingin lebih mengetahui sejauh mana pencapaian dan perkembangan provinsi termuda di Indonesia ini khususnya dalam bidang agama, pendidikan keagamaan, bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, penanggulangan bencana dan pengelolaan zakat.

Dalam bidang agama, kata dia, komisi VIII DPR RI ingin menfokuskan perhatian pada pembinaan kehidupan kerukunan antar ummat beragama, tertatanya penyelenggaraan pendidikan agama dan keagamaan, optimalisasi pengelolaan zakat serta pengawasan terhadap penyelenggaraan bantuan pendidikan.

Demikian pula untuk bidang sosial, kata Abdul Kadir, juga akan melihat program pemberdayaan dan pelayanan sosial di berbagai bidang seperti panti, karang taruna, program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), penanganan orang miskin, anak terlantar serta masalah lain yang terkait dengan masalah sosial di wilayah Sulbar.

Selain itu, pihaknya juga akan melihat tingkat partisipasi dan pemberdayaan perempuan dalam segala aspek kehidupan yang mutlak untuk dilaksanakan seperti keterlibatan perempuan dalam bidang ekonomi, kesejahteraan sosial dan keluarga.

"Perempuan harus didorong untuk dapat berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan. Perempuan masa kini memiliki kesempatan yang sama dalam segala lini kehidupan," jelas Abdul Kadir politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Selain itu, yang menjadi perhatian utama Komisi VIII DPR RI mengenai perlindungan anak yang hendaknya setiap kebijakan yang dilakukan pemerintah harus dapat melindungi anak dari tindak eksploitasi, kekerasan, penelantaran. (T.KR-ACO/R010)