PBSI Sulsel Antisipasi Atlet Bayaran

Selasa, 19 April 2011 19:51 WIB

Makassar (ANTARA News) - Pengurus Persatuan Bulu tangkis Seluruh Indonesia Sulawesi Selatan mengantisipasi kemungkinan munculnya sejumlah atlet bayaran yang tampil di babak kualifikasi PON di Makassar, 26 Juli 2011.

Katua Harian PBSI Sulsel, Haruna Hamid, di Makassar, Selasa, mengatakan, pihaknya akan meminta kepada panitia untuk lebih serius dalam registrasi atlet. Pihaknya juga berharap panitia tidak segan mencoret atlet yang bermasalah tersebut.

"Kita ingin babak kualifikasi nanti berjalan fair dan tidak ada lagi yang namanya atlet dadakan. Kita juga meminta agar pihak panitia lebih hati-hati untuk meloloskan setiap atlet pada dalam proses registrasi," katanya.

Kekhawatiran PBSI Sulsel terkait adanya kemungkinan atlet yang memilih menggunakan atlet luar yang tidak sesuai aturan, memang cukup beralasan. Maklum, belakangan ini banyak pihak yang ingin meraih hasil maksimal dengan cara instan tanpa memperhatikan aturan.

Menurut Haruna, jika berdasarkan aturan pelaksanaan PON, setiap atlet yang ingin memperkuat provinsi lain harus mendapat persetujuan kedua daerah dimana atlet tersebut bernaung. Hal itu juga bisa dilakukan minimal dua tahun sebelum pelaksanaan PON.

"Kita tidak ingin melihat ada atlet Jawa misalnya yang tiba-tiba sudah memperkuat provinsi lain. Selain tidak sesuai aturan, hal itu juga sangat merugikan tim seperti kita yang loyal pembinaan atlet daerah sendiri," jelasnya.

Mengenai peluang Sulsel untuk lolos ke PON XVIII Riau 2012. Ia mengaku cukup optimistis. Sebab, selain Sulsel bertindak selaku tuan rumah, pihaknya juga telah mempersiapkan atlet dengan lebih matang.

Kualifikasi PON yang akan digelar di Makassar, akan diikuti sejumlah provinsi antara lain, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Maluku hingga Papua.

"Jika melihat lawan yang akan kita hadapi pada Pra PON nanti, tentu kita sangat optimistis mampu memberikan hasil terbaik," ujarnya. (T.KR-MH/S016)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.