Humas Pemprov Siap Mediasi Publikasi Program SKPD

Sabtu, 30 April 2011 02:59 WIB

Mamuju (ANTARA News) - Jajaran Humas dan Protokoler Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, siap mediasi untuk publikasi program kegiatan setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah melalui media cetak dan elektronik.

Kepala Humas dan Protokoler Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar, Rasid Tumpang di Mamuju, Jumat, mengemukakan, jajarannya telah membuat gagasan baru untuk menjadi mediator untuk mempublikasikan melalui media cetak dan elektronik atas apa yang telah diprogramkan seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), baik dinas, badan, kantor maupun biro umum yang ada pada lingkup Pemprov Sulbar.

"Selama ini ada yang tidak jalan dalam program kehumasan dalam rangka membangun citra positif pemerintah. Makanya, saat ini kami berupaya akan melakukan koordinasi dengan seluruh SKPD agar memiliki jadwal rutin untuk menyampaikan kepada publik atas apa yang dilakukan maupun yang telah direncanakannya," terangnya.

Ia mengatakan, banyak program SKPD yang luput dari ekspose media sehingga perlu dilakukan langkah-langkah baru agar program pembangunan yang dilaksanakan perangkat pemerintah di Sulbar dapat diketahui masyarakat luas, khususnya masyarakat Sulbar.

"Rakyat harus mengetahui apa yang telah dilakukan pemerintah dan apa yang telah diperbuat. Makanya, melalui media massa diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam rangka membangun citra positif pemerintah," tuturnya.

Karena itu, kata dia, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan komunikasi setiap SKPD untuk membangun kesepahaman agar kegiatannya dapat diketahui masyarakat luas.

Rasid menyampaikan, penilaian pemerintah pusat tentang kinerja pemerintah di Sulbar yang berada pada peringkat ke 29 dari 33 provinsi ini akibat kurangnya partisipasi SKPD dalam membuat pelaporannya.

"Makanya, mediasi yang akan kami rencanakan ini diharapkan bisa berjalan sehingga program kegiatan pemerintahan bisa berjalan baik," ucapnya.

Hal senada dikatakan Kepala Bagian Humas Sulbar, Sahlil mengemukakan, peran humas di lingkungan pemerintahan sangat penting dalam membangun citra positif bangsa dan negara. Apalagi dewasa ini pemerintah tengah menghadapi berbagai persoalan kemasyarakatan yang mendasar, yakni peningkatan investasi guna mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Ia mengemukakan, revitalisasi peranan kehumasan sangat penting dan menjadi tuntutan yang mendesak saat ini dan wajib dilaksanakan di semua instansi pemerintah, sebagai momentum strategis untuk melakukan perubahan tatanan peranan kehumasan yang dapat bersinergi secara efektif.

Humas pemerintah kata dia, selalu dituntut kemampuannya dalam menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan yang sangat cepat.

Sementara itu, kata Salil, diakui bila selama ini peran dan fungsi humas di lingkungan pemerintahan daerah masih sangat terbatas dan belum optimal. Alasannya sangat jelas karena keterbatasan kemampuan SDM dari para pejabat humas itu sendiri dalam penguasaan substansi tugas dan peran, kurangnya pejabat yang berkualifikasi kehumasan dari sisi pendidikan formal, serta masih terbatasnya pemahaman tentang arti dan fungsi dari humas itu sendiri.

Dalam sebuah organisasi, khususnya di lingkup pemerintahan daerah, kata Salil yang juga mantan wartawan senior media cetak di Makassar ini, humas memegang peranan yang sangat penting dan strategis untuk membangun citra positif pemerintah.

Selain itu, sebagai sebuah kegiatan komunikasi, humas juga berfungsi sebagai jembatan emas untuk membangun suasana yang kondusif dalam kerangka "win-win solutions" antarberbagai stakeholders organisasi, baik internal maupun eksternal dalam rangka membangun citra dari organisasi pemerintah itu sendiri.

Karenanya, kata dia, pihaknya segera membuat desain untuk menyusun program kerja dengan melibatkan seluruh perangkat SKPD agar kelak membangun sinergitas dengan media cetak maupun elektronik.

"Kami saat ini belum berdaya karena kurangnya dukungan dana. Jika dana memadai maka bukan tidak mungkin pencitraan pemerintah di mata publik akan bisa terjaga," kuncinya.
(T.KR-ACO/F003)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.