Gubernur : Suku Terasing Minta Dibangunkan Rumah

Rabu, 8 Juni 2011 11:40 WIB

Mamuju (ANTARA News) - Suku terasing yang dikenal dengan sebutan suku "Bunggu" di Kabupaten Mamuju Utara minta dibangunkan sebanyak 700 unit rumah yang layak huni.

Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh di Mamuju, Rabu, mengatakan suku bunggu di Kabupaten Mamuju Utara, selama ini masih menetap di atas pohon, karena masih banyak diantara mereka belum memiliki pemukiman yang layak.

Ia mengatakan, pemerintah di Sulbar sebelumnya telah membangunkan sarana pemukiman yang layak bagi suku bunggu sekitar 50 unit rumah pada tahun 2010, dengan menggunakan anggaran APBN sekitar Rp750 juta.

Namun kata dia, bantuan pemukiman yang telah dibangun pemerintah itu dirasakan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pemukiman bagi seluruh masyarakat suku Bunggu karena masih terdapat 700 KK yang masih tinggal di atas pohon.

"Masih terdapat 700 KK suku bunggu yang masih tinggal di atas pohon karena tidak punya rumah yang layak, sehingga mereka harus dibantu membangun pemukiman mereka oleh pemerintah yang dianggap layak,"katanya.

Oleh karena itu ia mengusulkan kepada Kementerian Sosial di tingkat pusat dapat memberikan perhatiannya bagi suku bunggu di Sulbar ini dengan mengalokasikan dana bagi pembangunan sekitar 700 rumah layak huni untuk pemukiman mereka.

"Pemerintah di Sulbar mengusulkan kepada pemerintah membangunkan sekitar 700 unit rumah bagi suku terasing di Sulbar tersebut, dengan mengalokasikan anggaran melalui APBN," katanya.

Ia mengatakan, suku bunggu yang banyak menghuni daerah pegunungan batu di kabupaten Mamuju Utara, butuh dibangunkan pemukiman layak karena mereka juga sudah sangat butuh.

Oleh karena itu ia meminta Kementrian Sosial dapat membantu pemukiman yang layak bagi suku terasing di daerah Matra ini agar mereka juga dapat hidup layak.

Ia menambahkan kondisi suku bunggu saat ini semakin banyak yang telah menyingkir masuk ke hutan untuk mencari tempat hidup yang baru akibat digeser oleh aktivitas perusahaan perkebunan oleh karena itu juga harus dapat perhatian pemerintah. (T.KR-MFH/A033)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.