Kawasan Pemukiman Perkotaan Program Prioritas 2012

Kamis, 7 Juli 2011 20:33 WIB

Mamuju (ANTARA News) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, mulai menyusun rencana pembangunan kawasan pemukiman prioritas wilayah perkotaan pada tahun anggaran 2012 mendatang.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mamuju, H. Hamzah Sula di Mamuju, Kamis, membenarkan, jika perencanaan pembangunan akan mengarah pada penataan wilayah perkotaan yang nantinya akan dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010-2015.

` "Pembangunan kawasan pemukiman prioritas merupakan bagian terpenting dalam sebuah wilayah administrasi pemerintahan. Makanya, penyusunan program tahun anggaran 2012 pun akan tetap mengarah pada pembangunan wilayah perkotaan tanpa harus mengabaikan pelaksanaan pembangunan lainnya," ucapnya.

Menurut Hamzah, perencanaan pembangunan kawasan pemukiman prioritas pada wilayah perkotaan sesuatu yang harus dipikirkan sebagai daerah ibukota Provinsi Sulbar.

"Mau tidak mau, geliat pembangunan di kota Mamuju akan semakin berkembang dalam beberawa tahun ke depan. Untuk itu, perlu adanya penataan yang optimal agar pembangunan di daerah ini tidak semrawut," ucapnya.

Hamzah menyampaikan, ada dua wilayah kecamatan di Mamuju menjadi perhatian utama dalam melakukan penataan wilayah yakni kecamatan Simboro dan Kecamatan Mamuju.

"Dua kecamatan dari 16 kecamatan di Mamuju tersebut merupakan kecamatan yang akan kita prioritaskan dalam melakukan penataan wilayah karena daerah ini menjadi titik wilayah yang akan menjadi pusat pembangunan wilayah di Mamuju," terangnya.

Apalagi kata dia, dua wilayah kecamatan tersebut masih banyak pemukiman yang sangat kumuh sehingga perlu ada penanganan secara khusus sehingga kelak menjadi wilayah pemukiman penduduk yang lebih baik lagi.

Ia menyampaikan, penataan wilayah perkotaan sangat perlu diwadahi dalam sebuah perencanaan permukiman wilayah prioritas karena capaian pembangunan tersebut akan menjadi ukuran keberhasilan pemerintah di daerah.

"Pembangunan yang dicapai pemerintah kabupaten juga akan menjadi ukuran keberhasilan Pemprov Sulbar. Karena itu, arah kebijakan pemkab dan pemprov harus tercipta singkronisasi dalam membuat suatu perencanaan pembangunan di daerah ini," ungkap Hamzah. (T.KR-ACO/F003)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.