LKPJ Gubernur Sulbar 2010 Disahkan

Sabtu, 27 Agustus 2011 04:01 WIB

Mamuju (ANTARA News) - Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Sulawesi Barat untuk penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2010 disahkan pada rapat paripurna di gedung DPRD setempat, Jumat sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pejabat negara.

Rapat paripurna atas pengesahan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2010 dan LKPj Gubernur ini dipimpin oleh Ketua DPRD Hamzah Hapati Hasan didampingi dua wakil ketua yaitu AM Natsir Nawawi dan Arifin Nurdin.

Sedangkan dari Pemprov Sulbar dihadiri langsung Gubernur Anwar Adnan Saleh bersama Wagub Amri Sanusi, Sekda Provinsi Arsyaf Hafid dan para asisten beserta sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemprov Sulbar.

Sebelum LKPj gubernur disahkan, terlebih dahulu empat komisi yang ada di DPRD Sulbar menyampaikan pendapat akhir mereka terkait kinerja gubernur dan para bawahannya selama kurun waktu setahun dan rata-rata empat komisi memberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh gubernur.

Komisi I DPRD Sulbar, yang disampaikan melalui juru bicaranya, Ajbar Abdul Kadir, mengatakan ada delapan rekomendasi dari komisinya yang harus ditindaklanjuti atau mendapat perhatian serius dari gubernur.

Rekomendasi tersebut kata dia, berkaitan dengan tidak maksimalnya kinerja SKPD yang menjadi mitra kerja komisi I seperti biro umum, biro perlengkapan, satpol PP, dan lain-lain.

Ia mengatakan, sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di SKPD belum ditindaklanjuti secara optimal oleh SKPD, malah ada temuan yang berulang kali terjadi tiap tahun.

Demikian halnya dengan program Bangun Mandar juga tidak berjalan dengan optimal, perencanaan yang dibuat tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Sementara itu, Juru bicara Komisi II DPRD Sulbar, Abidin, juga mengemukakan, program kerja di SKPD yang menjadi mitra kerja komisi II juga rata-rata tidak begitu menggembirakan realisasinya.

Secara kuantitas kata dia, sudah terealisasi, tapi secara kualitas masih membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan kedepan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik.

Ia mencontohkan, program dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) tentang pengalihan plat kendaraan menjadi DC tidak berjalan dengan baik, malah cenderung membingungkan atau menyusahkan masyarakat.

"Hingga saat ini, masih banyak masyarakat yang mengeluh karena kesulitan dalam proses administrasi pengalihan plat kendaraan yang berbelit-belit,"ungkapnya.

Demikian pula program kebanggaan Sulbar yakni Gernas Kakao juga tidak menunjukkan hasil yang menggembirakan karena belum menunjukkan hasil yang sesuai diharapkan petani.

Karena itu, komisi II merekomendasikan tujuh hal untuk ditindaklanjuti oleh gubernur sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat yang ada di Sulbar.

Demikian pula yang dikatakan juru bicara komisi III DPRD Sulbar, Arman Salimin, juga menyoroti kinerja dinas pekerjaan umum seperti peningkatan jalan di Majene tidak sesuai dengan perencanaan, penanganan Sungai Lariang di Mamuju Utara tidak pernah diketahui hasilnya karena tidak pernah ada laporan yang masuk ke komisi III.

"Kami dari komisi III tentunya merekomendasikan empat hal yang harus mendapat perhatian khusus dari gubernur. Ini penting dilakukan untuk dijadikan koreksi untuk dilakukan perbaikan dimasa mendatang,"ungkap dia.

Sedangkan komisi IV DPRD Sulbar, melalui juru bicaranya, Harun, juga menyoroti sejumlah kegiatan yang melenceng dari perencanaan yang seharusnya. Program tersebut berada di dinas sosial, dinas tenaga kerja dan transmigrasi, dinas pemuda, olahraga dan pariwisata, biro kesejahteraan rakyat, dan kantor perpustakaan dan arsip daerah.

Demikian pula penyampaian ketua DPRD Sulbar, Hamzah Hapati Hasan, meminta agar tulisan yang tertera di lembaran LKPj yang menyoroti tentang anggota dewan harus direvisi karena hal itu tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan.

Hamzah mengaku kecewa dengan adanya tulisan yang menyatakan jika anggota dewan yang selama ini menghambat pembahasan anggaran dan anggota dewan yang terlalu menekan eksekutif untuk pencapaian target yang terlalu tinggi.

Hamzah meminta gubernur untuk mengevaluasi kinerja bawahannya yang tidak patuh dan enggan bekerja sama dengan DPRD karena mangkir atau tidak bersungguh-sungguh melakukan rapat dengan DPRD.

Menurut Hamzah, sudah ada catatan di komisi-komisi nama-nama SKPD yang sering mangkir atau tidak serius dalam melakukan rapat, makanya hal ini harus dievaluasi oleh gubernur.

Saat memberikan sambutan, gubernur berjanji akan memperhatian semua rekomendasi yang disampaikan oleh komisi-komisi dan siap mengevaluasi kinerja para bawahannya. (T.KR-ACO/M027)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.