Gubernur tidak Alergi Dikritik DPRD Sulbar

Sabtu, 27 Agustus 2011 04:09 WIB

Mamuju (ANTARA News) - Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, Anwar Adnan Saleh menyatakan tidak alergi dengan kritikan anggota DPRD Provinsi Sulbar karena itu sudah menjadi konsekuensi selaku kepala pemerintahan di daerah ini.

"Saya tidak alergi dengan kritikan yang disampaikan teman-teman anggota dewan karena itu akan menjadi bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan untuk mencapai pelaksanaan pembangunan yang lebih baik lagi," kata Anwar Adnan Saleh, saat menyampaikan tanggapannya dalam rapat paripurna Dewan pengesahan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2010 dan laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur tahun anggaran 2010 di Mamuju, Jumat.

Menurut Gubernur, tanggapan atau kritikan yang direkomendasikan empat fraksi di DPRD Sulbar akan tetap ditindaklanjuti dan akan dilakukan perbaikan sebagai wujud komitmen pemerintah untuk mempertanggungjawabkan atas penggunaan anggaran tahun 2010.

"Saya juga pernah menjadi anggota DPR RI yang kerap melakukan kritikan kepada pemerintah. Makanya, kritikan itu merupakan koreksi kepada pemerintah, termasuk dirinya selaku gubernur yang diharapkan pelaksanaan penggunaan anggaran lingkup Pemprov Sulbar mendapat predikat dari Badan Pemeriksa Keuangan yakni penggunaan anggaran Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," ucapnya.

Gubernur menyampaikan, dirinya yang akan mengakhiri masa tugas sebagai gubernur periode 2006-2011 tentu sangat mengharapkan pemerintahannya mendapat predikat WTP. Namun, perlu disadari, pemerintahannya tentu masih sangat sulit mendapat predikat WTP akibat terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM).

"Temuan BPK atas penggunaan anggaran selama ini cenderung akibat kesalahan administrasi. Makanya, setiap tahunnya kami berupaya melakukan penataan penempatan pejabat birokrasi sesuai dengan disiplin ilmunya," ujarnya.

Karena itu, lanjut Gubernur, jika nanti terpilih kembali menjadi Gubernur periode 2011-2016 maka yang paling utama diperhatikan adalah penempatan pejabat yang profesional.

"Penempatan pejabat harus sesuai dengan disiplin ilmunya karena itu menjadi salah satu pokok masalah sehingga realisasi penggunaaan anggaran menjadi temuan BPK," ucap Anwar.

Ia menambahkan, usulan rekomendasi yang disampaikan empat fraksi di DPRD Sulbar dalam waktu dekat akan dilakukan koreksi secara mendalam sebagai wujud perhatian pemerintah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada rakyat.

"Secara sungguh-sungguh saya akan melakukan perbaikan atas koreksi yang disampaikan para anggota DPRD. Jadi, teman-teman DPRD tidak perlu khawatir, usulan berupa catatan rekomendasi ini akan tetap ditindaklanjuti," ucapnya. (T.KR-ACO/F003)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.