Gubernur harus Merubah Budaya Malas SKPD
Mamuju (ANTARA News) - Gubernur Sulawesi Barat, H. Anwar Adnan Saleh harus mampu merubah budaya malas mengikuti rapat paripurna dewan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup pemerintah provinsi.
"Penyakit malas rapat bagi SKPD lingkup Pemprov Sulbar bukan hal-hal yang tabu. Tetapi itu sudah membudaya sejak provinsi ini terbentuk," kata anggota DPRD Sulbar, Gaus Bastari di Mamuju, Selasa.
Menurutnya, dirinya selaku anggota DPRD Sulbar dari partai PDI-P mengetahui karakter bagi kepala SKPD di Sulbar.
"Saya sudah dua periode menjabat sebagai pejabat publik di DPRD. Persoalan malas bagi setiap kepala SKPD telah terjadi sejak periode pertama dan hingga kini masih belum berubah," ujarnya.
Karena itu, Gubernur Anwar Adnan Saleh yang kembali terpilih pada pemilihan Gubernur Sulbar periode 2011-2016, ikut memberi perhatian serius kepada jajarannya agar pelaksanaan rapat paripurna di DPRD bisa diikuti para kepala SKPD.
"Dewan mengundang kepala SKPD bukan untuk meminta dana atau uang. Namun, kita mengundang untuk membahas kepentingan rakyat," jelasnya.
Sehingga, lanjutnya, budaya malas rapat bagi kepala SKPD diharapkan tidak lagi terulang pada kepemimpinan Anwar Adnan Saleh bersama pendampingnya, Aladin S Mengga.
"Pasangan Anwar Adnan Saleh-Aladin S Mengga, akan dilantik 14 Desember 2011. Makanya, kedua pemimpin hasil pilihan rakyat ini harus manata kedisiplinan jajarannya," ucapnya.
Sikap tidak terpuji kembali dipertontonkan kepala SKPD dalam rapat paripurna pandangan fraksi terhadap LKPJ gubernur dan wakil gubernur yang dilaksanakan di gedung DPRD Sulbar.
"Nyaris semua kepala SKPD tdak hadir kecuali Kepala Biro Hukum Dominggus Sariang, Kepala Biro Humas Rasyid Tumpang, dan Kepala Satpol PP Ilham Borahima. Ini sangat memilukan karena banyak kepala SKPD yang hanya mementingkan urusan lain," jelasnya. (T.KR-ACO/F003)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
