Bupati Gidion : Pers Berlebihan Soal Rawan Pangan

Kamis, 24 November 2011 12:33 WIB

Kupang (ANTARA News) - Bupati Sumba Timur Gidion Mbilijora mengatakan pers terlalu berlebihan dalam memberitakan kasus ancaman rawan pangan di bagian timur Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur itu.

"Saya mengatakan pemberitaan itu berlebihan, karena wartawan tidak turun langsung ke lapangan dan melakukan wawancara dengan para petani setempat," katanya di Kupang, Kamis, ketika ditanya soal ancaman rawan pangan di wilayah Sumba Timur.

Ia mengatakan wartawan hanya mendengar dan mengkonfirmasi masalah itu pada satu dua orang yang tidak berkompeten untuk dijadikan sebagai sumber berita.

"Dari sisi kode etik jurnalistik dan etika profesionalisme, saya pikir hal itu tidak pantas untuk diberitakan," ujarnya.

"Ada pemberitaan terakhir di media pekan lalu yang mewancarai seorang warga yang mengakui di wilayahnya sudah kehabisan pangan, bahkan ubi hutan atau iwi yang selama ini dijadikan sebagai makanan alternatif juga sudah tidak ada lagi," katanya.

Menurut Bupati Gidion, wilayah-wilayah yang disebutkan dalam pemberitaan itu adalah wilayah yang menjadi fokus pengembangan tanaman mangga dan pemerintah juga sudah dua kali mendroping bantuan beras ke wilayah-wilayah itu.

Bahkan saat ini pemerintah juga sedang menyiapkan lagi bantuan tambahan ke daerah-daerah yang disebut seolah sedang mengalami kelaparan hebat.

"Bahwa kekurangan pangan itu ada, tetapi tidak sampai menimbulkan kelaparan. Tidak benar kalau pemerintah tidak memberikan bantuan. Jadi nara sumber bisa saja memiliki kepentingan lain," katanya.

Dia mengakui ada ancaman rawan pangan pada sejumlah wilayah di Kabupaten Sumba Timur sebagai dampak dari gagal tanam dan gagal panen pada musim tanam sebelumnya, tetapi tidak berarti tidak ada makanan sama sekali.

Masyarakat masih memiliki pangan lokal seperti ubi, jagung dan kacang-kacangan serta ternak, sementara pemerintah juga melakukan intervensi pangan pada daerah-daerah yang memang sangat membutuhkan.

"Pemerintah punya tim yang selalu memantau keadaan pangan di tingkat rumah tangga. Sudah ada acuan baku untuk mengukur ketersediaan pangan. Tidak ada rekayasa sehingga kalau ada daerah yang diketahui kondisi pangannya menipis maka pemerintah menurunkan bantuan," katanya.

Bupati Gidion menambahkan pemerintah selalu memiliki persediaan pangan dan kapan saja bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kemanusiaan.

"Karena itu, tidak benar juga kalau pemerintah dinilai tidak memberikan perhatian pada masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan pangan," katanya.

Ia menambahkan kekurangan pangan itu memang ada, tetapi pers terlalu membesar-besarkan masalah tersebut tanpa melihat langsung kondisi di lapangan, tetapi hanya mendengar dari sumber tertentu yang juga punya kepentingan tertentu dibalik itu semua.

"Saya senang pers sudah menjalankan kontrol sosial, tetapi kontrol sosial yang dijalankan itu malah bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Ini yang tidak dibenarkan," demikian Gidion Mbilijora.(T.B017/L003)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.