Sulbar Miliki Daya Saing Dibanding Provinsi Lain

Kamis, 15 Desember 2011 02:53 WIB

Mamuju (ANTARA News) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menyatakan, Provinsi Sulawesi Barat, miliki daya saing dibandingkan tujuh provinsi pemekaran baru yang ada di Indonesia.

"Provinsi Sulawesi Barat merupakan daerah pemekaran yang banyak mengalami kemajuan. Ini karena Sulbar memang memiliki daya saing yang dapat diandalkan untuk mengantarkan daerah ini bangkit dari ketertinggalan," kata Menteri Gamawan Fauzi saat berada di Mamuju dalam menghadiri acara pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, di Mamuju, Rabu.

Menurut Menteri, daya saing Sulbar dengan tujuh provinsi pemekaran baru di Indonesia juga telah ditandai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi Sulbar tertinggi di Indonesia.

"Pertumbuhan ekonomi Sulbar mencapai angka 15,1 persen di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya tercapai 5,9 persen tahun 2010," ujar Menteri.

Membaiknya ekonomi di Sulbar dianggap sangat berkualitas karena ternyata dibarengi dengan turunnya angka kemiskinan yang pada tahun 2010 tersisa 13,58 persen.

Ia mengatakan, berbagai kemajuan yang dicapai di Sulbar tentu berkat kerjasama apik antara eksekutif dan legislatif sehingga program kerja yang dilaksanakan tidak mengalami banyak hambatan.

"Eksekutif dan legislatif merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pembangunan untuk rakyat di daerah ini," katanya.

Karena itu, lanjut Menteri, pada fase kedua, Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh tentu masih banyak menghadapi tantangan lima tahun ke depan dalam menjalankan roda pemerintahan.

Untuk itu, Anwar harus berbagi dengan Aladin sebagai wakilnya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dan melakukan komunikasi dengan legislatif.

Menurut Menteri, salah satu tantangan yang akan dihadapi ke depan adalah masalah peningkatan pelayanan publik, sebab dalam membangun sistem penyelenggaran pemerintahan yang kuat dan berwibawa, maka transparansi, akuntabilitas dan aksesibilitas terhadap masyarakat harus diutamakan.

"Saya minta kiranya gubernur yang telah dilantik agar menata struktur kelembagaan yang tepat serta memperbaiki pelayanan publik, baik pada bidang pendidikan, kesehatan termasuk perizian," katanya.

Kelaziman yang terjadi di daerah lain, lanjutnya, ketika terjadi pergantian kepala daerah maka kebijakan pelayanan pemberian izin pun berbeda.

"Saya harap ada kepastian hukum dan jangan membuat kebijakan yang berubah-ubah karena hal semacam itu akan berdampak buruk majunya suatu daerah," ucap Menteri. (T.KR-ACO/F003)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.