DPRD Minta Penegasan Majene Kota Pendidikan

Kamis, 1 Maret 2012 14:49 WIB

Majene, Sulbar (ANTARA News) - DPRD Majene, Sulawesi Barat, melalui Komisi III Bidang Pendidikan dan Kesehatan mengharapkan agar dilakukan penegasan posisi Majene sebagai kota pendidikan di Sulbar melalui indikator pengembangan kualitas dan kuantitas pendidikan.

Ketua Komisi III DPRD Majene, Rusbi Hamid di Majene, Kamis, mengatakan bahwa posisi Majene sebagai kota pendidikan di Sulbar perlu dipertegas untuk memperjelas konsep pembangunan kewilayahan yang selama ini telah dibagi pada lima kabupaten di provinsi termuda itu.

"Selama ini kita ketahui bahwa pembagian kawasan telah dilakukan pada tingkat provinsi, di antaranya Mamuju sebagai pusat kota Sulbar, Polman (Polewali Mandar) pusat pelayanan barang dan jasa, Mamasa kawasan destinasi wisata, Mamuju Utara pengembangan industri dan perkebunan, dan Majene pusat pendidikan," paparnya.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa pengembangan dan pembagian kawasan di Sulbar hanya terpusat di Mamuju, sementara Majene yang merupakan kota pendidikan hingga saat ini belum menjadi prioritas utama, terliat dari indikator kualitas dan kuantitas pembangunan pendidikan yang dilakukan.

Menurut Rusbi, pernyataan tersebut tidak bermaksud untuk memunculkan kecemburuan di setiap kabupaten, namun menyangkut proyeksi pendidikan tetap harus diutamakan sebab akan menunjang sektor lain secara umun di Sulbar maupun di Majene.

"Untuk itu, kami mengusulkan agar proyeksi pengembangan pendidikan di Majene harus segera diperjelas sebab pendidikan mesti diutamakan di banding sektor lain yang nantinya akan menjadi dasar bagi pengembangan seluruh sektor," ungkapnya.

Dilanjutkan, selama ini beberapa indikator utama pengembangan pendidikan di Majene pada dasarnya telah berjalan maksimal, namun jauh lebih maksimal dibanding pengembangan kawasan lainnya, padahal pendidikan harus didahulukan.

"Meskipun beberapa perguruan tinggi di Majene telah menjadi prioritas pemerintah, namun hingga saat ini masih menghadapi berbagai kendala dan hal itu akan berdampak pada proses pelaksanaan lembaga pendidikan," imbuh Rusbi. (T.KR-AAT/M009)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.