Program Gubernur Sulsel Dinilai tidak Optimal

Kamis, 3 Mei 2012 19:08 WIB

Makassar (ANTARA News) - Lembaga Peduli Sosial, Ekonomi, Budaya, Hukum dan Politik (LP-Sibuk) Sulawesi Selatan menilai program-program kesehatan dan pendidikan gratis Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo tidak berjalan optimal.

"Program dari gubernur itu bagus, tetapi tidak berjalan optimal serta maksimal karena masih banyak permasalahan yang terjadi dan itu adalah fakta," ujar Direktur LP Sibuk Djusman AR di Makassar, Kamis.

Ia mencontohkan, kasus penjualan buku dalam program pendidikan gratis itu masih sering terjadi, bahkan praktek itu sudah berlangsung sejak pertama kali diberlakukan pada awal gubernur dan wakilnya dilantik empat tahun lalu.

Penjualan buku cetak dan lembar kerja siswa (LKS) itu masih mewarnai program pendidikan gratis di Sulsel.

"Memang sih ada yang gratis tetapi lebih banyak item yang mengharuskan untuk mengeluarkan uang. Salah satunya dengan cara memperjualbelikan LKS, buku dan kelengkapan lainnya dalam pendidikan. Harusnya ini yang disoroti sama gubernur, tetapi sampai saat ini prakteknya masih berlangsung selama empat tahun," katanya.

Menurut dia, praktek penjualan serta pungutan liar juga masih sering terjadi dan ini merupakan fakta yang tidak bisa dibantah oleh seorang pemimpin yang memberlakukan program pendidikan gratis untuk semua jenis pendidikan.

Dia mengatakan, pihak guru memberikan buku cetak kepada masing-masing siswa untuk diperlihatkan pada orang tua.

"Dalam selembar kertas pengantarnya disebutkan biaya pengganti produksi Rp35 ribu," ucapnya.

Sementara itu, Data Dinas Pendidikan Sulsel diketahui, anggaran pendidikan gratis yang dialokasikan pada 24 kabupaten/kota Sulsel mencapai Rp998 miliar dalam kurun waktu empat tahun terakhir.

Bukan cuma itu, pada sektor kesehatan gratis juga masih sering ditemui adanya penolakan-penolakan pengobatan yang semestinya sangat membutuhkan pengobatan.

Penolakan itu justru datang dari rumah sakit pemerintah seperti Rumah Sakit Umum Regional Wahidin Sudirohusodo serta beberapa rumah sakit lainnya di kabupaten-kabupaten.

"Penolakan terhadap pasien kurang mampu atau miskin itu banyak terjadi di rumah sakit pemerintah seperti RS Wahidin Sudirohusodo. Di media kan sering ada beritanya kalau ada pasien harus terlantar karena syarat administrasi yang tidak lengkap. Harusnya, pertolongan atau pelayanan yang dinomorsatukan bukannya administrasi," ungkapnya. (T.KR-MH/F003)