"Membiarkan warga dalam waktu lama kesulitan melewati jalur Trans Sulawesi akibat ambruknya jembatan Desa Bamba, Kecamatan Batu Lappa, Kabupaten Pinrang, Sulsel itu sama halnya Pemerintah dan Gubernur Sulsel tidak tanggap dan tidak peka dalam menyelesaikan masalah masyarakat," kata Hafsa, salah seorang warga di Mamuju, Selasa.
Ia mengatakan, sudah hari keempat ini warga Sulbar kesulitan dalam melakukan perjalanan darat menuju Makassar, Provinsi Sulsel dari Kota Mamuju, ibukota Provinsi Sulbar, begitupun sebaliknya dari Makassar menuju Kota Mamuju harus kesulitan.
Menurut dia, dirinya harus kesulitan menuju Makassar meski ada urusan yang sangat mendesak karena jalur Trans Sulawesi menuju Makassar dari Kota Mamuju masih tidak lancar karena jembatan ambruk di Kabupaten Pinrang belum juga diperbaiki pemerintah di Sulsel.
Oleh karena itu, ia sangat menyesakan pemerintah di Sulsel yang dianggap tidak tanggap dan tidak cepat menyelesaikan masalah putusnya jembatan di Kabupaten Pinrang yang menghubungkan Kota Mamuju dengan Makassar sehingga membuat aktivitas masyarakat menjadi tidak lancar.
"Minimal ada upaya mempercepat akses transportasi masyarakat menjadi lancar, tetapi ini justru tidak karena warga harus menunggu lama, padahal masyarakat punya urusan penting, kalau begini tidak ada lagi yang mampu dilakukan masyarakat selain hanya pasrah menunggu sampai jembatan diperbaiki dalam waktu yang tidak jelas," katanya.
Ia mengaku menerima kabar dari kerabatnya di Kabupaten Pinrang, kalau untuk melewati jembatan ambruk di Kabupaten Pinrang, warga harus memutar melewati areal persawahan dan perkebunan masyarakat, untuk dapat menuju Makassar atau menuju Kota Mamuju dengan menempuh waktu lebih lama dari biasanya sekitar empat jam.
"Kalau begini masyarakat kesulitan dalam memasarkan hasil buminya, sebaliknya masyrakat yang butuh sembako juga akan kesulitan mendapatkannya," ujarnya
Hal senada dikatakan Jalal warga Sulbar, menurutnya bukan hanya Pemerintah Sulsel yang harus tanggap tetapi juga Balai Jalan Nasional Sulawesi yang bertanggung jawab terhadap kelancaran akses sarana jalan dan jembatan di jalur Trans Sulawesi.
"Bayangkan bagaimana menderitanya masyarakat selama melakukan antrian selama empat hari akibat jembatan ambruk tanpa ada antisipasi secara cepat, tentunya itu akan sangat merugikan mereka secara moril dan materil, balai Jalan Nasional Sulawesi mesti pula bertanggung jawab memperbaiki jembatan ambruk itu," ucapnya.
Ia menilai, Pemprov Sulsel saat ini, terutama Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo diduga lebih fokus dengan kegiatan sosialisasi pemilihan Guberur Sulsel untuk periode kedua dari pada memikirkan bagaimana masyarakat bisa dengan cepat mengakses infrastruktur jalan Trans Sulawesi pada jalur jembatan yang putus di Kabupaten Pinrang.
"Sangat tidak sehat lagi pemerintahan di Sulsel akibat pengaruh 'politik' sebab kepentingan masyarakat dinomor duakan dengan mengabaikan hingga empat hari tanpa penanganan berarti untuk solusi jembatan putus yang juga sangat mengganggu akses transportasi Trans Sulawesi Sulsel-Sulbar," ujarnya. (T.KR-MFH/F003)
