Bupati Karimun kunjungi DMP-PSTS Sulsel terkait mal pelayanan publik

Makassar (ANTARA) - Bupati Karimun Kepulauan Riau DR Aunur Rafiq bersama rombongan mengunjungi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, Jumat, guna mempelajari penyelenggaraan mal pelayanan publik.

Bupati Aunur bersama rombongan melihat secara langsung dan menyerap informasi terkait proses pembentukan, pengolahan, dan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang sudah berjalan di berbagai kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

Kunjungan tersebut merupakan aksi tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

Kedatangan rombongan dari Pemkab Karimun itu disambut Kepala Bidang (Kabid) PTSP Sulsel M Said Wahab mewakili Kadis PTSP Sulsel Sulkaf S Latief yang sedang mengikuti agenda lain di Yogyakarta.

Said kemudian menjelaskan tentang MPP Provinsi Sulsel yang diresmikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudiman Sulaiman pada 21 Januari 2022,  yang secara nyata telah memberi manfaat kepada publik dan investor.

"Kita menjelaskan alur perizinan, OSS-RBA dan masalah Mal Pelayanan Publik (MPP)," ujarnya di sela-sela kegiatan.

Ia mengatakan para investor diberikan berbagai kemudahan dan itu terbukti dengan meningkatnya investasi di daerah itu dalam beberapa tahun terakhir.

Provinsi Sulsel mencatat realisasi investasi pada periode triwulan I tahun 2022 mencapai Rp2,1 triliun. 

Investasi tersebut berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp1,109 triliun, kemudian Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp1,003 triliun

Kabupaten Luwu Timur menjadi penyumbang terbesar pada periode triwulan I dengan realisasi Investasi sebesar Rp601 miliar. Menyusul Kabupaten Luwu sebesar Rp379 miliar dan posisi ketiga yakni Kabupaten Maros dengan realisasi investasi sebesar Rp326 miliar.

Adapun sektor yang berkontribusi cukup besar di triwulan I tahun 2022 antara lain pertambangan, industri logam dasar, perumahan, kawasan industri dan perkantoran, serta perdagangan dan industri makanan.