JK : Poso Terjadi Teror, Bukan Konflik

Jumat, 19 Oktober 2012 13:21 WIB

MAKASSAR - Juru damai konflik Ambon dan Poso Jusuf Kalla, memberi penjelasan kepada wartawan usai membawakan materi kuliah umum di Kampus Uiniversitas Islam Negeri (UIN) Makassar, Sulsel, Jumat (19/10). Jusuf Kalla menilai kejadian di Poso dalam bebe

Makassar (ANTARA News) - Mantan Wakil Presiden yang juga sebagai Juru Damai Konflik Poso dan Ambon H M Jusuf Kalla menyatakan, peristiwa tewasnya dua anggota polisi di Poso Sulawesi Tengah, bukan konfilk tetapi sudah mengarah ke teror.

"Sekarang berbeda, dulu itu konflik antar masyarakat. Sekarang yang terjadi adalah teror, "kata JK kepada wartawan usai membawakan kuliah umum kewirausahaan di Kampus UIN Alauddin II Samata, Kabupaten Gowa, Jumat.

Dia menyebutkan, saat ini yang terjadi di Poso adalah tindakan teror, yang jelas bukan mengarah ke konflik horizontal antar masyarakat. Untuk itu pihak aparat keamanan harus segera menyelesaikan aksi teror itu.
"Jadi peristiwa itu berbeda. Sekarang urusan Polisi sama Tentara yang harus menyelesaikan," ucap JK yang juga Ketua PMI Pusat.

Ketua Dewan Mesjid Indonesia ini mengharapkan, agar masyarakat menjaga daerahnya dan melaporkan kepada polisi atau pun TNI apabila terjadi hal-hal yang dianggap mengancam stabilitas keamanan.

Saat ditanya pelaku teror tersebut sehingga Poso kembali memanas, JK mengatakan, tidak mengetahui pasti siapa yang meneror.

"Saya tidak tahu itu, yang jelas masyarakat harus menjaga daerahnya dan melaporkan kalau ada aksi-aksi yang berbau teror secepatnya kepada polisi maupun Tentara," paparnya.

Sebelumnya, dua polisi menjadi korban pembunuhan saat ditugaskan mengintai kegiatan yang diduga teroris di Poso.

Kedua polisi tersebut adalah Brigadir Anumerta Andi Sapa dan Bripka Anumerta Sudirman tewas dilokasi pengintaian dengan luka irisan dileher. Bahkan senjata dan motor korban hilang dilokasi kejadian.
(T.KR-DF/S016)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.