Jakarta (ANTARA) - Koalisi NGO untuk perikanan dan kelautan berkelanjutan (KORAL) menilai pemberian konsesi ke Vietnam dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) berpotensi mengganggu kedaulatan di sektor kelautan.
Sekretaris KORAL Mida Saragih dalam pernyataan di Jakarta, Minggu, mengatakan Indonesia dapat kehilangan wilayah secara geografis serta klaim akan sumber daya di wilayah tersebut.
"Terkait dengan sumber daya alam dan sumber daya ikan, Vietnam sudah menjadi 'residivis' pencurian ikan yang berulang kali terjaring operasi penangkapan di perairan Indonesia," katanya.
Mida menambahkan kondisi itu juga membuat ruang gerak nelayan lokal dalam mencari ikan di wilayah ZEE makin sempit karena harus bersaing juga dengan nelayan dari negara lain.
"Jika kemudian wilayah kedaulatan Indonesia dipersempit di laut, tentunya sejumlah besar area yang berpindah tangan secara kedaulatan, tidak akan lagi dapat dipergunakan untuk keuntungan Indonesia, termasuk di dalamnya segala aktivitas perikanan yang dilakukan oleh nelayan Indonesia," katanya.
Menurut dia, kedaulatan merupakan hal yang penting bagi eksistensi negara sehingga pertimbangan matang serta keterbukaan menjadi penting dalam proses perundingan, terutama terkait pemberian konsesi kepada negara lain.
"Diperlukan juga sikap prinsipil untuk mempertahankan kedaulatan dan harga diri Indonesia di mata dunia. Namun lebih dari itu, hasil perundingan ini juga akan menjadi tolok ukur keseriusan negara dalam menjamin keamanan dan kesejahteraan rakyatnya," katanya.
Saat ini, tambah dia, klaim Indonesia di Natuna telah sesuai dengan UNCLOS 1982, sehingga wilayah tersebut merupakan bagian dari teritori negara yang seharusnya tidak lagi diperdebatkan karena menyangkut kedaulatan bangsa.
Sebelumnya, telah berlangsung Pertemuan Teknis ke-16 Penetapan Batas ZEE Indonesia-Vietnam di Hanoi, Vietnam, pada 24-25 November 2022 yang salah satunya mencakup pembicaraan mengenai pemberian konsesi.
Berita ini juga telah tayang di Antaranews.com dengan judul: LSM sebut pemberian konsesi ke Vietnam berpotensi ganggu kedaulatan
Berita Terkait
AL Indonesia dan Australia mengagendakan survei bersama di perairan ZEE Indonesia selatan
Senin, 10 Juli 2023 15:14 Wib
Pengamat: Bakamla perlu tingkatkan kemampuan patroli ZEE jaga kedaulatan laut
Rabu, 6 Oktober 2021 14:17 Wib
Guru Besar : Pemerintah perlu dorong nelayan eksploitasi ZEE Natuna Utara
Sabtu, 18 September 2021 9:27 Wib
KKP amankan kapal pencuri ikan berbendera Malaysia dan Filipina
Jumat, 25 Juni 2021 14:35 Wib
KKP tangkap dua kapal berawak Filipina di kawasan ZEE WPP Inodonesia di Samudera Pasifik
Selasa, 6 Oktober 2020 19:12 Wib
Pengamat nilai investasi Jepang di Laut Natuna tidak terkait China
Sabtu, 11 Januari 2020 15:54 Wib
Presiden Jokowi tiba di Kabupaten Natuna Kepulauan Riau
Rabu, 8 Januari 2020 9:40 Wib
Menkopolhukam tegaskan tidak ada negosiasi dengan Tiongkok soal Natuna
Minggu, 5 Januari 2020 14:28 Wib