Mahasiswa Mamuju Datangi DPRD Terkait Kenaikan BBM

Selasa, 18 Juni 2013 12:33 WIB

"Perekonomian masyarakat hingga saat ini belum stabil yang ditandai dengan angka kemiskinan masih sangat tinggi. Namun disayangkan, pemerintah lantas menaikkan harga BBM," ungkapnya.

Mamuju (ANTARA Sulbar) - Puluhan massa yang mengatasnamakan Solidaritas Mahasiswa dan Masyarakat Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, mendatangani gedung DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Sulbar terkait kebijakan pemerintah yang telah menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) hingga 30 persen.

Puluhan mahasiswa yang melakukan aksi unjukrasa terkait penolakan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, diterima langsung tim penerima aspirasi masing-masing, Zainal Abidin (PKS), H Andi Usman (Gerindra) dan Saggaf Katta (Golkar) di gedung DPRD Sulbar, Selasa.

Koordinator Aksi Solidaritas Mahasiswa dan Masyarakat, Mukhlis menyampaikan, kebijakan pemerintah dengan menaikkan harga BBM justeru menambah beban ekonomi masyarakat.

"Perekonomian masyarakat hingga saat ini belum stabil yang ditandai dengan angka kemiskinan masih sangat tinggi. Namun disayangkan, pemerintah lantas menaikkan harga BBM," ungkapnya.

Ia menyampaikan, BLSM (Bantuan Langsung Sosial Masyarakat) hanyala sarana untuk kepentingan politik menghadapi pesta demokrasi pemilu 2014.

Kenaikan BBM kata dia, justeru akan mengacaukan situasi sosial ekonomi masyarakat terutama bagi yang dibawah garis kemiskinan.

Olehnya itu kata Mukhlis, pemerintah diminta untuk membatalkan kebijakan kenaikkan BBM dan minimal pemerintah turut menaikkan UMP (Upah Minimun Provinsi).

"Jika BBM harus naik, maka kami minta agar DPRD ikut mendorong peningkatan UMP hingga 30 persen sebagaimana peningkatan harga BBM," ungkapnya.

Sementara itu anggota DPRD Sulbar, Zainal Abidin menyampaikan, secara pribadi maupun partainya cukup jelas menolak penaikkan harga BBM karena dianggap akan mengacaukan ekonomi masyarakat.

"Saya sangat respek dengan tuntutan para mahasiswa. Karenanya, jika ada petisi yang dimasukkan maka saya siap membawa petisi itu dalam sidang paripurna DPRD Sulbar, ungkap politisi PKS ini.

Terkait tuntutan menaikkan UMP kata dia, dirinya juga siap memperjuangkan agar UMP dilakukan peninjauan ulang.

"BBM yang naik itu jelas berdampak sistemik terhadap perekonomian masyarakat. Karena itu, perlu dilakukan peninjauan agar UMP ikut dinaikkan," ujarnya.

Hal senada disampaikan anggota DPRD Sulbar, Andi Usman, ikut sepakat menolak kebijakan pemerintah dengan menaikkan BBM.

"Saya rasa secara kelembagaan kami menolak naiknya BBM. Namun untuk menghadirkan semua anggota DPRD rasanya tak mungkin karena saat ini juga berlangsung pembahasab Ranperda perlindungan anak," ungkapnya.

Demikian halnya disampaikan Anggota DPRD Sulbar, Saggap Katta berjanji akan memanggil dinas terkait guna membahas kondisi UMP Sulbar.

"Kami akan memanggiil dinas terkait guna melakukan revisi UMP. Karena itu, kita beerharap pemerintah provinsi juga pro aktif untuk meninjau UMP Sulbar," pungkasnya. N Sunarto

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.