Yogyakarta (ANTARA) - Kantor Staf Kepresidenan (KSP) meminta seluruh provinsi di Indonesia mampu menerapkan program Kartu Prakerja dengan skema normal pada 2023 dengan menyediakan fasilitas pelatihan kerja secara luring atau tatap muka.
"Kami ingin supaya skema normal ini dijalankan di seluruh provinsi pada 2023," kata Deputi III Bidang Perekonomian KSP Edy Priyono saat "Sosialisasi Skema Normal Program Kartu Prakerja" di Yogyakarta, Rabu.
Menurut Edy, program Kartu Prakerja dengan skema normal penting segera direalisasikan di seluruh provinsi mengingat banyak pelatihan kerja yang tidak efektif jika sekadar berlangsung secara daring seperti selama masa pandemi COVID-19.
"Contohnya belajar menjadi barista atau belajar teknik mesin, itu tidak efektif kalau tidak 'offline'. Kalau untuk pelatihan bahasa mungkin masih bisa 'online'," kata dia.
Menurut Edy, pada kuartal pertama 2023 skema normal itu telah disosialisasikan dan mulai dilaksanakan di 10 provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.
Penunjukan 10 provinsi pertama itu, menurut Edy, mempertimbangkan aspek potensi jumlah peserta Kartu Prakerja yang besar serta kesiapan lembaga pelatihan di wilayah setempat.
Karena itu, selain terus menggencarkan sosialisasi program Kartu Prakerja kepada masyarakat, ia berharap seluruh provinsi di Indonesia yang hendak menerapkan skema normal dapat menggandeng sejumlah lembaga pelatihan kerja yang berkualitas di masing-masing wilayah.
"Diperlukan persiapan yang matang karena kita harus cek dulu pelatihannya seperti apa, lembaganya seperti apa," kata dia.
Dalam program itu, pemda dan lembaga pelatihan sama-sama saling diuntungkan karena lembaga bakal menerima pembayaran biaya pelatihan dari pemerintah.
Menurut Edy, sesuai Perpres Nomor 36 Tahun 2020 pemerintah daerah juga memiliki peran memfasilitasi pendaftaran peserta termasuk pemilihan jenis pelatihan pada program Kartu Prakerja.
"Karena pendaftarannya lewat 'online' atau website jika mungkin ada warga yang kesulitan kuota internet atau ada yang gagap teknologi agar bisa dibantu," ujar dia.
Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan Standardisasi dan Pemagangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Setiawan Rineksa menyatakan kesiapan DIY melaksanakan program Kartu Prakerja dengan skema normal pada 2023.
Menurut dia, Disnakertrans DIY segera berkoordinasi dengan 100 lembaga pelatihan kerja (LPK) terakreditasi dan empat balai latihan kerja (BLK) milik pemda di DIY untuk segera mengakses program itu.
"Saya kira siap untuk bisa mengikuti program prakerja itu apalagi di DIY banyak calon tenaga kerja muda yang membutuhkan peningkatan skill untuk masuk dunia kerja," kata dia.
