Ketua DPR Berharap Australia Meminta Maaf
"Kita berharapnya surat balasan dari Perdana Menteri Australia Tonny Abbott itu adalah permintaan maaf supaya mereka jera dan tidak melakukan penyadapan lagi," tegasnya di Makassar, Senin.
Makassar (ANTARA Sulsel) - Ketua DPR RI Marzuki Alie berharap da Pemerintah Australia meminta maaf kepada rakyat Indonesia atas penyadapan yang dilakukannya apalagi Perdana Menterinya Tonny Abbott telah membalas surat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Kita berharapnya surat balasan dari Perdana Menteri Australia Tonny Abbott itu adalah permintaan maaf supaya mereka jera dan tidak melakukan penyadapan lagi," tegasnya di Makassar, Senin.
Marzuki yang juga Calon Presiden RI peserta Konvensi Partai Demokrat itu mengakui jika surat balasan dari PM Australia Tony Abbott sudah diterima pemerintah, namun belum diketahui apa isi surat tersebut.
Dirinya sendiri selaku Ketua DPR RI juga mengaku belum mengetahui isi surat tersebut sebab Tonny Abbott belum bersedia menjelaskannya kepada rakyat Indonesia.
Dia menilai bahwa kasus penyadapan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Australia merupakan persoalan serius yang dapat menjadi suatu ujian bagi kedaulatan bangsa dan negara Indonesia.
"Penyadapan yang dilakukan (AS dan Australia) melalui kedutaan besarnya di Jakarta merupakan persoalan serius dalam hubungan antarnegara, ini juga ujian bagi kita dalam memaknai kedaulatan Indonesia di hadapan para pemimpin dunia," katanya.
Marzuki mengatakan DPR mendukung langkah Menteri Luar Negeri RI untuk memanggil "Ad Interim" (Kuasa Usaha atau diplomat perwakilan) Kedutaan Besar Amerika Serikat dan Duta Besar Australia guna meminta penjelasan mengenai kasus penyadapan itu.
"Sebagai bangsa yang berdaulat, Indonesia sepatutnya tidak terjebak dalam kerangka pikir pragmatis demi kepentingan diplomasi semata. Kita harus melihat hal ini sebagai ujian kedaulatan bangsa Indonesia," ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia sudak melakukan protes kepada Pemerintah Australia atas tindakan penyadapan itu karena dinilai telah melakukan pelanggaran berat.
Sikap tegas pemerintah yakni pemutusan tiga kerja sama, yakni pertukaran informasi dan data intelijen, kerja sama latihan militer, dan kerja sama operasi militer untuk penghentian penyelundupan manusia diharap bisa memberi efek jera.
Pemerintah Australia sendiri diharapkan meminta maaf secara terbuka kepada warga Indonesia karena telah merusak hubungan bilateral dengan penyadapan itu. Ridwan Ch
Pewarta : Muh Hasanuddin
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
